Ketapang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin saat menghadiri di Kabupaten Ketapang menegaskan hingga saat ini Komisi IX DPR RI terus mendorong agar pemerintah daerah baik kabupaten/kota untuk lebih fokus dalam menangani kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).
"Kami harapkan dengan adanya otonomi daerah dimana dinas itu merupakan wewenangnya bupati atau wali kota disetiap daerah, untuk itu kami untuk urusan BKKBN disini dapat dikelola secara profesional. Karena hal itu menyangkut masalah bangsa yang sangat penting diperhatikan," kata Alifudin di Ketapang, Kamis.
Ia menilai di beberapa daerah penanganan kependudukan dan KB belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu disebabkan penanganan kependudukan dan KB itu tergabung dalam beberapa dinas.
"Kalau bisa jangan terlalu banyak, paling banyak dua lah, supaya bisa fokus dan urus kependudukan dan KB dapat berhasil dilakukan," ujar Alifudin.
Menyinggung kegiatan sosialisasi Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana bersama Mitra, Alifudin mengatakan kegiatan seperti itu harus sering dilakukan agar masyarakat semakin faham khususnya tentang perencaraan berkeluarga.
"Yang namanya merencanakan itu artinya sebelum pernikahan. Dengan demikian yang kita harapkan dengan direncanakan nya pernikahan itu maka nantinya akan menghasilkan keluarga-keluarga unggulan, mandiri dan mapan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Farhan mengatakan, kegiatan sosialisasi bersama mitra ini sangat strategis.
"Hal itu karena dipundak kita inilah bahwa persoalan data dan program yang kita jalankan untuk membangun masyarakat Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan baik," kata Farhan.
Ia mengatakan, dengan data yang baik itu merupakan sumber yang sangat penting dan berharga bagi kemajuan pembangunan disegala sektor.
"Ketika sosialisasi ini dilakukan tentu ini memberikan menularkan sebuah pengetahuan segala ilmu untuk membekali diri kita. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan kalau semua itu kita bisa memetakan dan kemauan kerja kita yang sangat tinggi," ujarnya
Farhan berharap melalui sosialisasi ini ilmunya dapat diserap oleh peserta yang hadir disini. Peserta juga diharapkan harus dipahami bahwa sebuah data ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kebijakan pemerintah kalau tidak dibekali dengan data yang valid dan akurat.
"Jadi data itu harus valid, berikan pemahaman kalau ini di metingkan dengan data yang berkaitan kemiskinan dan besok ada pembagian, terus besok yang tidak terdata yang kena tidak mau terdata konsekuensi nya bahwa mereka tidak bisa masuk dalam program tersebut," terang Farhan.
Baca juga: Dua desa di Kayong Utara belum terdata pada kegiatan Pendataan Keluarga 2021
Baca juga: BKKBN bekerja keras tuntaskan Pendataan Penduduk 2021
Baca juga: Hasto Wardoyo resmikan tim koordinasi percepatan penurunan stunting
