Pontianak (ANTARA) - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro menyarankan kepada seluruh OPD dan Pemda di Kalbar agar segera menindaklanjuti DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022, sehingga kegiatan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022.
"Harapan kami, semoga pada tahun 2022 nanti kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan," kata Imik Eko di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19, memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.
"Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan kualitas. Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan," tuturnya.
APBN tahun 2022 akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui penguatan kelembagaan, deregulasi, dan debirokratisasi.
"Kebijakan fiskal akan diarahkan tetap dapat ekspansif di tengah pemulihan dampak COVID-19 dengan secara bertahap melanjutkan proses konsolidasi fiskal mengingat tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen," katanya.
Imik Eko Putro mengatakan bahwa kerja keras APBN sejak 2020 menghasilkan pemulihan ekonomi secara bertahap dan pada kuartal II 2021, ekonomi mampu tumbuh 7,07 persen.
"Pertumbuhan ini tertinggi dalam 16 tahun terakhir, dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah dan indikator keyakinan konsumen dan produksi manufaktur juga sangat mengalami pemulihan yang sangat kuat, tetapi memasuki semester II 2021, COVID-19 varian Delta mengakibatkan angka penularan melonjak tinggi," ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi di beberapa sektor rill mengalami perlambatan dengan penurunan capaian laju pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal III tahun 2021.
"Untuk itu, peran penting APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical perlu dimaksimalkan," katanya.
