Ketapang (ANTARA) - Asisten III Bidang Kesra Sekda Kabupaten Ketapang Heronimus Tanam menyebutkan, terkait stunting (kekerdilan) memang pada awalnya di tahun lalu Kabupaten Ketapang sangat tinggi angka stunting nya.
"Namun karena banyak intervensi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang sangat intens sampai ke program fisik kita maka stunting di kabupaten Ketapang pada saat sekarang dapat kita turunkan," kata Heronimus di Ketapang, Sabtu.
Ia mengakui, mengenai konvergensi delapan poin yang dilaksanakan Penda Ketapang mungkin masih ada beberapa poin yang masih harus digencarkan. Menurutnya, ada beberapa pergeseran kecamatan dan desa dan ini perlu di update lagi karena setiap kali akhir pengukuran tentu ada temuan.
"Pada awal Januari kami sudah mencoba melakukan analisis situasi berdasarkan data dari dinas kesehatan, dimana status pendek dan sangat pendek Balita yang kami pakai. Tahun 2018-2022 kami juga sudah menentukan lokus stunting sebanyak 50 desa," terangnya.
Sementara untuk Perpres 72 tahun 2021 tetap menjadi agenda, Kabupaten Ketapang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sudah berupa draf dan dalam seminggu ini akan ditandatangani Bupati Kabupaten Ketapang.
"Kami pun akan mendorong kecamatan dan desa untuk segera mungkin membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan desa. Hal itu dilakukan untuk untuk mempercepat penanganan stunting. Karena penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama semua elemen masyarakat sampai tingkat desa akan terlibat di dalamnya," jelas Heronimus.
Didampingi Koordinator Bidang KSPK, Aulia Arief, saat melakukan audiensi dengan Asisten III Bidang Kesra Sekda Kabupaten Ketapang, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat mengatakan Perpres 72 tahun 2021 itu dimana Presiden mengamanahkan kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
"Dalam hal ini Kami selaku aparat pusat mewakili Kepala BKKBN diberikan tugas untuk melaksanakan koordinasi terpadu, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan- kegiatan pemerintah daerah agar kedepannya stunting ini bisa diturunkan," ujar Muslimat.
Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan 5 tahun sekali memang ada penurunan dari 27,07 persen sekarang menjadi 24,04 persen untuk nasional. Sedangkan Kalbar dari 30 persen menjadi 29,08 persen dan untuk Kabupaten Ketapang posisi angka stunting nya saat ini di 23,06 persen.
"Pada tahun 2018 Kabupaten Ketapang ada 10 desa angka stunting nya tinggi, dengan kita intervensi 10 desa tersebut sekarang sudah ada kelihatan progresnya," ujarnya.
Selain itu lanjutnya, kegiatan yang selama ini sudah ditangani oleh instansi- instansi lain tetap jalan. BKKBN Kalbar ingin berkoordinasi, sinkronisasi dan bersinergi untuk bersama sama berkolaborasi untuk menuntaskan stunting ke depan,
