Bupati Muda dukung kebijakan Presiden untuk penggunaan produk lokal

Kubu Raya (ANTARA) - Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang mengharuskan setiap Kementerian untuk membeli produk lokal.

"Apa yang di tekankan oleh Pak Jokowi itu memang sudah suatu keharusan, dan saya sangat mendukung hal itu. Untuk Kubu Raya juga sejauh ini sangat konsen untuk mendukung produk lokal masyarakat bahkan kita sudah membuat perbup untuk mendukung produk UMKM lokal," kata Muda di Sungai Raya, Kamis.

Menurutnya, dengan keberpihakan pemerintah pada produk lokal akan membentengi masyarakat dari serangan produk impor.

"Makanya, kebijakan-kebijakan yang kita buat sudah jelas dan nyata. Ini tidak hanya sebatas slogan atau lips service belaka karena kita langsung memberikan bukti nyata untuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal," tuturnya.

Muda mengatakan, tanpa menunggu instruksi perintah presiden, Pemkab Kubu Raya sejak dulu sudah membuat kebijakan yang selalu pro dengan produk lokal, baik untuk produk hasil pertanian, perikanan, peternakan dan olahan makanan dan minuman dari pelaku usaha mikro kecil.

Dia mencontohkan, Pemkab Kubu Raya sejauh ini menyerap produk UMKM seperti, kerajinan anyaman bakol atau besek untuk mengganti kotak kue atau nasi dan kerajinan bahan serat alam lainnya, dimana Pemkab Kubu Raya mengarahkan setiap SKPD untuk membentuk pasar sistemik.

"Sebagai contoh mulai dari beras lokal, sejak tahun 2010 sampai sekarang, kita memberlakukan untuk PNS agar membeli produk beras lokal Kubu Raya. Ini kita perkuat dengan Perbup yang juga dikeluarkan untuk semua pihak, baik jajaran birokrasi pemkab, swasta, desa dan semua elemen di Kubu Raya," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi beberapa hari lalu sempat meluapkan kemarahannya kepada jajaran menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga serta BUMN.

Jokowi kesal karena belanja impor kementerian dan lembaga masih lebih besar dibandingkan belanja produk lokal, karena Presiden menilai hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi.