Pontianak (ANTARA) - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro mengatakan realisasi penyerapan APBN oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) di Kalbar hingga April 2022 sebesar Rp2.324,78 miliar atau sekitar 22,73 persen dari pagu belanja Rp10.229, 87 miliar.
"Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 13,34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya di periode yang sama. Penyebabnya antara lain karena masih dalam proses pengadaan atau pelelangan bagi K/L yang terdapat belanja modal. Proses pelelangan belum berdampak munculnya tagihan pembayaran sehingga penyerapan pengeluaran anggaran masih kecil," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa penyerapan APBN di Kalbar tersebut, terdapat 10 K/L dengan pagu terbesar 2022. Pagu terbesar dimiliki oleh Kementerian PUPR dengan pagu sebesar Rp2.936,9 miliar.
"Sementara dengan April 2022, realisasi tertinggi dicapai oleh Kementerian Pertahanan dengan realisasi sebesar 29,40 persen. Sedangkan realisasi terendah ada pada Kementerian PUPR yaitu sebesar 14,97 persen. Rata-rata capaian kinerja penyerapan K/L dengan pagu terbesar sebesar 23,55 persen," kata dia.
Sementara untuk realisasi belanja TKDD sampai dengan akhir April 2022 di Kalbar realisasi Rp 6.199,52 miliar atau sekitar 33,77 persen dari total pagu Rp18.357,38 miliar. Angka realisasi tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya yaitu sebesar 16,23 persen.
"Kenaikan realisasi ini disumbang oleh realisasi pada pos Dana Alokasi Umum (41,16), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (32,16), dan Dana Desa (31,04)," kata dia.
"Secara nominal, penyaluran TKDD tertinggi terjadi di Pemprov Kalbar Rp849,53 miliar dan terendah di Kabupaten Kayong Utara Rp223,13 miliar. Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKDD tertinggi adalah Kabupaten Sambas 36,75 persen dan terendah adalah Kabupaten Bengkayang 29,29 persen," katanya.
Untuk realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kalbar untuk klaster kesehatan sebesar Rp259,87 miliar untuk 4.052 pasien di 29 rumah Sakit. Sementara untuk klaster perlindungan sosial, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar Rp219,53 miliar untuk 281.206 KPM, untuk bansos sembako sebesar Rp10,26 miliar untuk 51.282 KPM, dan BLT minyak goreng sebesar Rp5,13 miliar untuk 51.282 KPM.
Sementara untuk klaster dukungan UMKM dan korporasi telah tersalur sebanyak Rp1,78 triliun kepada 33.331 debitur KUR.
"Sedangkan untuk UMi telah tersalur sebesar Rp8,45 miliar untuk 1.536 debitur. Jumlah debitur tersebut mengalami peningkatan sebanyak 8.947 jika dibandingkan dengan data debitur bulan Maret," kata dia.
