Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kalbar dalam rangka meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kabupaten Mempawah dan Tower A dan B RSUD dr. Soedarso Kota Pontianak yang didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo, dikutip dari rilis Dinas Penerangan Lantamal XII di Pontianak, Rabu.
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Kalbar untuk melakukan kunjungan kerja dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB. Setibanya di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Presiden melanjutkan perjalanan dengan menumpangi helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Mempawah.
Pembangunan Terminal Kijing dilakukan sejak tahun 2016 dan selesai pada Mei 2022 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,9 triliun. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa kehadiran pelabuhan ini akan memperkuat daya saing Provinsi Kalimantan Barat.
"Pelabuhan ini akan memperkuat competitiveness, daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, karena di sini memiliki kekuatan besar crude palm oil (CPO), alumina, bauksit, dan produk-produk lainnya," ujar Presiden Jokowi.
Pelabuhan ini sendiri merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki kapasitas 500 ribu TEUs dan 8 juta nonpeti kemas.
"Jangan sampai investasi yang besar seperti itu tidak bisa memperkuat daya saing dan tidak bisa memperbaiki konektivitas antarpelabuhan, antarpulau, dan antarnegara," imbuhnya.
Kepala Negara juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar akses jalan dari pelabuhan tersebut menuju Kota Pontianak bisa diperlebar. Dengan demikian, diharapkan perjalanan kendaraan pengangkut kontainer bisa berjalan dengan lancar.
"Ini Pak Menteri PU hadir, diselesaikan sekalian, sehingga perjalanan kontainer maupun yang nonpeti kemas bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing itu bisa kita lakukan," ungkapnya.
Sementara itu, terkait usulan perubahan nama pelabuhan, Presiden Jokowi mempersilakan agar usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat.
