Pontianak (ANTARA) - Kabupaten Bengkayang mendapat kuota 2.000 paket bantuan sosial (bansos) pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai upaya daerah memitigasi dan mengendalikan inflasi dampak penyesuaian harga BBM.
"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi bantuan 2.000 paket bansos bahan pangan yang dialokasikan Gubernur Kalbar, Sutarmidji untuk Kabupaten Bengkayang,"ujar Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis saat dihubungi di Bengkayang, Selasa.
Ia menjelaskan secara simbolis penyerahan bansos pangan yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalbar di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Desa Karimunting menurutnya merupakan daerah terpadat di Kabupaten Bengkayang.
"Ke depan pemerintah daerah berupaya akan melakukan pemekaran terhadap Desa Karimunting. Karimunting bahkan kemungkinan bisa menjadi kecamatan. Terlebih di Desa Karimunting terdapat potensi pariwisata yang besar.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan untuk Kabupaten Bengkayang awalnya dipersiapkan sekitar 1.000 paket sembako gratis. Namun dengan adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemprov Kalbar dari Kementerian Keuangan maka bisa menambah 1.000 paket bansos pangan lagi untuk Kabupaten Bengkayang.
"Untuk Bengkayang awalnya ada 1.000 paket bahan pangan, lalu saya tambah 1.000 lagi. Nah itu, tinggal Pemda Bengkayang mengatur saja siapa saja paling prioritas penerimanya," kata dia.
Ia menyebutkan dalam pengendalian inflasi pemerintah daerah harus jeli melihat program yang tepat. Pertimbangannya bisa melihat situasi dan kondisi wilayah atau daerah masing-masing.
"Kalau saya Kalbar ambil dua program, pertama di pasar kita lakukan operasi pasar, tiap minggu cek harga yang mana yang merangkak naik, hentikan kenaikan itu dengan intervensi pasar," katanya.
Lalu yang kedua, bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan berupa paket bahan pangan seperti yang diserahkan di Kabupaten Bengkayang saat ini.
"Dengan bantuan tersebut minimal satu kepala keluarga bisa bertahan tidak membeli kebutuhan pokok untuk sehari-hari selama satu minggu. Lalu akibatnya apa, itu tidak ada inflasi. Saya lihat metode ini yang benar," kata dia.
Selain itu ia pun meminta para pejabat dari tingkatan bawah, seperti kepala desa, lurah maupun camat benar-benar memperhatikan masyarakat tidak mampu. Termasuk dari sisi kepesertaan BPJS kesehatan dan partisipasi untuk bersekolah.
"BPJS kesehatan itu urus jangan waktu sakit baru urus. Sekolah juga, sekolah itu termasuk penyumbang inflasi. Ketika masa penerimaan murid baru dan sebagainya. Jadi harus tahu kapan kita harus memberikan bantuan seragam. Itu waktunya harus pas," pesannya.
