Dinkes Ketapang berharap terus ada penerimaan ASN atau PPPK

Pontianak (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Kalbar tetap mengharapkan ada penerimaan  Aparatur Sipil Negara (ASN)  atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan  dalam memenuhi kekurangan SDM kesehatan di daerah itu.

"Sesuai visi misi Dinkes dan Pemkab Ketapang menciptakan masyarakat yang sejahtera, yakni harus sehat. Untuk mencapai visi misi ini  tentu membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup berdasarkan beban kerja. Mudahan penerimaan tenaga kerja kesehatan terus dilakukan pemerintah," kata Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan  Ketapang, Margareta Diana di Ketapang, Rabu. 

Ia menjelaskan berdasarkan kebutuhan sembilan  tenaga  strategis bidang kesehatan di Ketapang saat ini masih terdapat kekurangan. Dinkes Ketapang membawahi 24 puskesmas, satu laboratorium kesehatan daerah dan satu rumah sakit.

"Khusus rumah sakit mempunyai kewenangan mengurus pegawainya sendiri", katanya.

Dinkes Ketapang sesuai data terakhir pada 2022 membutuhkan  tenaga strategis kesehatan sebanyak 1.697. Saat ini ASN dan tenaga kontrak bidang kesehatan baru 1.434 orang yang terdiri dari  782 ASN dan  tenaga kontrak  692 orang. sehingga masih diperlukan lagi sebanyak  263 orang. 

"Sembilan tenaga strategis itu di antaranya dokter, bidan, perawat, apoteker, tenaga sanitasi, tenaga promosi kesehatan dan lainnya. Semua dihitung berdasarkan luas wilayah, jumlah fasilitas yang ada dan sebagainya," katanya. 

Ia menambahkan saat ini memang berlangsung tes penerimaan PPPK di Ketapang. Terkait itu usulan pada pembukaan penerimaan PPPK pada 2022 ini berdasarkan data SISDMK ada 955 orang. Namun yang bisa mendaftar mengikuti penerimaan PPPK tahun ini hanya 795 orang. 

Kemudian berdasarkan surat yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bahwa usulan PPPK  tenaka kesehatan Ketapang sebanyak 500 orang. Namun jumlah 500 orang itu juga akan dirapatkan kembali berdasarkan kemampuan daerah.

"Jadi kita selanjutnya belum tahu apa kebijakan daerah nantinya. Hanya bicara kebutuhan tentu terus bergerak, jika ada penambahan fasilitas seperti gedung dan alat kesehatan yang pasti akan membutuhkan tenaga lagi," kata Diana.