Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan apresiasi terhadap kinerja jajarannya yang berhasil menorehkan banyak capaian positif selama ini, salah satunya adalah realisasi belanja dan realisasi pendapatan Pemprov Kalbar berhasil meraih peringkat ke-4 Nasional.
"Saya menilai ini merupakan capaian yang luar biasa, termasuk peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada daerah yang realisasi pendapatan tinggi namun realisasi belanjanya rendah atau sebaliknya, hal itu dianggap kurang efektif, sedangkan kita sama-sama memperoleh peringkat ke-4 dari segi Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja di Tingkat Nasional, sehingga ini patut diapresiasi," kata Sutarmidji pada upacara Peringatan Hari Jadi ke-66 yang diikuti oleh sekitar 4000an peserta, di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak pada Sabtu.
Dia menjelaskan, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalbar mengalami lonjakan yang cukup signifikan, dimana sebelumnya PAD Provinsi Kalbar hanya Rp1,9 triliun kini sudah mencapai Rp3,2 triliun. Ke depannya, saya yakin Kalbar bisa memperoleh PAD Rp3,5 - 3,6 triliun," katanya.
Dirinya menambahkan Pemprov Kalbar juga berhasil meraih beberapa capaian yang optimal yakni terkait penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Kosupah KPK. MCP merupakan Aplikasi atau Dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi melalui perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
"Penilaian MCP Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah di angka 97, berhasil meraih urutan 3 besar dari 38 Provinsi di Indonesia, bahkan ada 2 OPD yang nilainya sudah 100 yaitu DPMPTSP dan BKD. Terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 Pemprov Kalbar berhasil masuk dalam 5 terbaik dan saya berharap kedepannya kita dapat mengukir prestasi yang lebih dari itu," kata Sutarmidji.
Orang nomor satu di Kalbar ini menerangkan, bahwa capaian - capaian tersebut tidak akan dapat diperoleh apabila tidak adanya komitmen bersama untuk merubah Tata Kelola Pemerintahan ke arah yang lebih baik.
"Saya biasa dengan Pak Cornelis sering berdiskusi di saat beliau melaksanakan Reses. Kami menilai memang perlunya penyebarluasan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan tak lupa untuk terus berinovasi, berkolaborasi dan berintegrasi bersama seluruh komponen yang ada," tuturnya.
Kemudian pelayanan Publik kita harus lebih transparan, karena infrastrukturnya sudah sangat memadai. Oleh karenanya, jangan lagi berbicara tentang Suku, Agama, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan gesekan satu sama lain. Mari kita bersama untuk kepentingan Kalimantan Barat yang lebih baik.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar, dirinya mendorong kabupaten/kota untuk turut bersinergi dalam meningkatkan IPM secara bersama. Hal ini karena tampilan IPM Provinsi Kalimantan Barat adalah Akumulasi dari IPM Kab/Kota yang ada di Kalbar.
Dirinya mengungkapkan bahkan ada beberapa kabupaten di kalbar IPMnya hanya 63, sedangkan IPM Nasional sudah di atas 70.
"Ke depannya kita harus benar-benar bisa bersinergi, agar mampu mengeksekusi permasalahan yang ada. Dalam meningkatkan IPM, khususnya pada sektor pendidikan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Tahun ini tahun terakhir penggantian mebeler sekolah, lebih dari 100 ribu mebeler untuk 25 SMA/SMK se-Kalbar," katanya.
Baca juga: Kenaikan pendapatan PLN dipicu adanya peningkatan pengguna listrik
Baca juga: PLN Pontianak catat kenaikan pendapatan sebesar 11,68 persen
Baca juga: Kalbar targetkan pendapatan asli daerah Rp2,6 triliun
