Kapuas Hulu (ANTARA) - Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat Aulia Arfiansyah Arief mengatakan berdasar hasil rapat dengan kepala BKKBN RI, setiap provinsi sudah tidak lagi menentukan target di tiap provinsi dalam hal pemasangan KB MKJP, namun begitu tetap harus dilaporkan ke pusat.
"Kami menyarankan agar pelayanan KB MKJP bisa dilakukan dengan melihat momentum pelaksanaan acara di daerah. Seperti belum lama ini, momentum HUT Pemprov Kalbar dilakukan pelayanan KB serentak," kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Aulia di Kapuas Hulu, Senin.
Untuk membahas pelayanan KB MKJP termasuk tentang stunting atau gagal tumbuh pada anak, Aulia melakukan pertemuan bersama Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu, Senin (30/1).
"Pertemuan ini guna memperkuat jalannya program yang sudah berjalan. Seperti pelayanan KB MKJP dan pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting," ungkap Aulia.
Ia pun minta Dinas KB dapat ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai, dengan memberikan pelayanan KB pada masyarakat.
Sementara menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu, Sudarso sependapat soal pelayanan KB dilakukan dengan mengambil momentum-momentum acara yang mengundang ramai masyarakat.
"Kami setiap momen apapun semua bidang akan mengambil posisinya masing-masing. Termasuk pelayanan KB ini," ujarnya.
Sudarso menjelaskan, saat ini pihaknya juga terbantu dengan adanya Technical Assistant (TA) Satgas Percepatan Penurunan Stunting yang ditempatkan di Kapuas Hulu.
Sudarso berharap, mudah-mudahan dengan adanya TA Percepatan Penurunan Stunting, bisa membantu Dinkes dalam upaya menangani stunting di sini.
"Mudah-mudahan berkontribusi baik terhadap Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting utamanya untuk laporan dan hal-hal yang berkaitan dengan program tugas TA tersebut," tutup Sudarso.
