Ketapang (ANTARA) - Pemkab Ketapang sangat mendukung program BPN (Badan Pertanahan Nasional) seperti Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Serta program Gemapatas (gerakan masyarakat pemasangan tanda batas) 1 juta patok tanah seluruh Indonesia saat ini, kata Wakil Bupati (Wabup) Ketapang, H Farhan.
"Atau pun program lain-lain BPN khususnya di Ketapang. Semua tentu juga demi masyarakat Ketapang, demi keamanan, ketenteraman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ucap Wabup saat mengikuti pelaksanaan Gemapatas 1 Juta Patok Serempak di Seluruh Wilayah Indonesia secara videocon di Ketapang, Jumat.
Wabup menegaskan dukungan tidak hanya sebuah narasi atau ucapan saja. Tapi pihaknya selalu melakukan koordinasi seperti untuk mensukseskan program PTSL. Tentu tidak bisa langsung dijalankan sendiri oleh BPN tapi ada sistem yang dijalankan.
"Bisa desa mengusulkan ke BPN atau ke Pemkab Ketapang lalu diteruskan ke BPN. Pemkab Ketapang juga sudah mengeluarkan surat-surat edaran seperti ke kecamatan dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga ketika BPN menjalankan programnya bisa lancar dan diterima masyarakat," tuturnya.
"Kita menyadari program BPN seperti PTSL sangat baik untuk kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kepastian legalitas atau alas hak yang jelas dan kuat atas tanahnya. Tentu juga berdampak menghindari percekcokan di masyarakat terkait persoalan tanah," lanjut Wabup.
Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Ketapang, Banu Subekti menambahkan bahwa Ketapang mendapat 320 patok dari program Gemapatas 1 Juta Patok Serempak di Seluruh Wilayah Indonesia pada 2023 ini. Namun pemasangan patok ini tentu tidak berakhir hanya sampai 320 saja di masyarakat.
"Program ini harus berkelanjutan dan tanah bersertifikat atau tidak seharusnya tanah masyarakat dipasang patok. Sehingga ketika didaftarkan untuk PTSL akan lebih mudah petugas BPN melakukan pengukuran batas tanah," jelas Banu.
Ia menambahkan bahwa 320 patok dari pemerintah ini hanya untuk contoh dan memotivasi masyarakat di tanahnya masing-masing. "Jadi program Gemapatas 1 juta patok tidak berarti semua masyarakat diberi patok oleh pemerintah," tuturnya.
"Tapi harapan kita setelah program ini berjalan masyarakat ikut memasang batas tanahnya dengan patok milik masing-masing. Semoga semua tanah masyarakat di Ketapang segera memiliki patok batas tanahnya," harap Banu.
