Pertamina pastikan masyarakat tidak kesulitan gunakan QR Code- untuk beli BBM subsidi

Pontianak (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memastikan masyarakat tidak akan kesulitan dalam menggunakan QR Code untuk membeli BBM, terutama solar bersubsidi. Karena infrastruktur penunjang telah disiapkan agar seluruh warga nyaman saat datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini menjadi barometer untuk menetapkan SPBU dalam uji coba Program Subsidi Tepat.

Penggunaan QR Code adalah implementasi dari Program Subsidi Tepat. Saat ini, program tersebut baru diperuntukkan bagi pembeli solar bersubsidi. Untuk mendapatkan QR Code, warga harus mendaftarkan kendaraannya melalui website subsidi tepat.mypertamina.id. Jika mengalami kesulitan maka masyarakat dapat mendatangi SPBU terdekat.

Menurut Sales Area Manager Kalimantan Timur, Ayub Ritto, penetapan wilayah uji coba telah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Misalnya kesiapan infrastruktur digital dan kesiapan bantuan untuk pendaftaran di lapangan. "Total ada 52 SPBU di wilayah Kalimantan Timur yang sudah siap untuk program implementasi subsidi tepat nanti,” katanya. 

Penetapan wilayah uji coba, kata Ayub, juga sudah mendapat dukungan dari instansi dan pemerintah setempat terkait. Harapannya, penggunaan BBM Subsidi ini dapat sesuai dengan peruntukannya, untuk masyarakat tidak mampu dan miskin.

Melalui Program Subsidi Tepat diharapkan penyaluran BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran dan mengurangi penyelewengan yang terjadi di lapangan. Jika konsumen atau masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak Pertamina 135 atau melalui website www.pertamina.com.

“Terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, POLRI, TNI, dan semua pihak yang telah mendukung penuh program subsidi tepat ini, sehingga penyaluran BBM Subsidi dapat lebih termonitor dan tepat volume bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Ayub.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr Lasmiatun mendukung rencana pemerintah untuk membatasi distribusi BBM Subsidi. Upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mendata kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi energi. 

“Pemerintah perlu bertindak cepat dalam membatasi distribusi BBM bersubsidi. Sebab sebagian besar penikmat bantuan energi pemerintah adalah kalangan mampu. Sementara orang miskin justru sedikit yang memanfaatkan. Penyesuaian harga BBM adalah langkah terakhir yang bisa diambil pemerintah, karena harga minyak dunia masih meningkat, sementara harga jual BBM di Indonesia masih jauh dari keekonomian,” ujarnya. 

Saat ini, pemerintah telah menaikkan subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp502,4 triliun dalam APBN-Perubahan 2022. Angka ini meningkat tiga kali lipat dari pagu awal, Rp152,5 triliun. “Pemerintah perlu mendorong reformasi subsidi BBM dengan memperbaiki mekanisme pemberian subsidi BBM yang dalam kenyataanya selama ini tidak dinikmati masyarakat pra-sejahtera," ujarnya.

Namun, distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran baru akan efektif jika pemerintah melindunginya dengan payung hukum. Tanpa aturan jelas, upaya mencegah kebocoran subsidi kandas dalam pelaksanaan. Karena itu, Pemerintah didesak agar segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, untuk mempertegas kriteria pengguna BBM bersubsidi dan jenis kendaraan.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga penting untuk turut aktif dalam mendukung program ini, agar amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang  Energi dapat dijalankan, yaitu memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan Survei KedaiKOPI, ditemukan data bahwa Pertamina teah menyediakan BBM bersubsidi yang lebih murah dibandingkan beberapa distributor lain. Pertamina menjadi pilihan utama mayoritas informan, terutama dari kelas bawah. Mereka menilai, ini adalah salah satu wujud tanggung jawab Pertamina sebagai BUMN. KedaiKOPI melaksanakan survei secara tatap muka terhadap 2.400 pengendara bermotor di 34 Provinsi pada 28 Nov-13 Desember 2022.