Pontianak, Kalbar (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan transaksi keuangan secara elektronik dan tidak lagi secara langsung.
"Saat ini, seluruh transaksi keuangan Pemprov Kalbar sudah melalui elektronik, intinya seluruhnya harus berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian, saya pesan kepada seluruh pejabat di lingkungan pemprov untuk lebih profesional dalam bertugas karena semua tataran eselon II dan eselon III sudah memiliki pengalaman," katanya di Pontianak, Kalbar, Senin.
Tidak hanya itu, pada akhir jabatannya bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam waktu kurang lebih lima bulan lagi, Sutarmidji meminta seluruh jajaran menjaga ritme positif dan tidak meninggalkan masalah dalam bertugas.
"Saya tidak akan membebani dinas (OPD) untuk buat ini dan buat itu, tapi dananya tidak ada, makanya saya ikuti perkembangan pendapatan. Sampai sekarang kita sudah 26 persen, masih bagus, artinya satu triwulan sebesar 26 persen, bagus. PAD sudah lebih besar 28 persen dari transfer pusat sehingga saya tidak mau nanti setelah bulan ke-9, trennya menurun akibatnya ada gagal bayar dan itu jangan sampai terjadi," tuturnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada semua OPD untuk melakukan penyusunan anggaran perubahan agar benar-benar realistis.
Ia juga mengatakan transaksi keuangan melalui elektronik akan berdampak baik ke depannya.
"Dilihat dari sisi pertanggungjawaban, sangat bagus. Artinya, semua bisa ditelusuri dan transparan. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka akan aman," kata dia.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga diharapkan dapat menerapkan eletronifikasi transaksi sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang pembangunan daerah dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Saya harap transaksi elektronik ini terus dikembangkan, salah satunya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang menjadi pilihan masyarakat untuk digunakan sebagai media transaksi," kata Sutarmidji.
