Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengklaim tata kelola pemerintahan dan pembangunan di provinsi tersebut sudah sangat baik di mana hal tersebut sejalan dengan semangat Otonomi Daerah.
"Contohnya, seperti di Provinsi Kalbar, tata kelola pemerintahan sudah bagus dan bersinergi dengan instansi lainnya yang ada di Kalbar hal ini juga dibuktikan dengan berbagai capaian positif dan penghargaan yang diraih oleh Pemprov Kalbar," kata Sutarmidji di Pontianak, Minggu.
Menurutnya, saat ini Provinsi Kalbar saat ini berhasil dengan capaian sistem pemerintah yang berbasis elektronik terbaik nomor dua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta dan Daya Saing Berkelanjutan kita berada di tingkat kedua nasional setelah D.I. Yogyakarta, capaian MCP kita di urutan ketiga secara nasional.
"Artinya kalau kita mau dengan sumber daya manusia yang ada bisa mencapai prestasi yang baik, capaian-capaian prestasi diikuti dengan Peningkatan Asli Daerah (PAD)," tuturnya.
Dia menambahkan, Provinsi Kalbar termasuk daerah fiskal yang bagus, dengan begitu pihaknya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kalbar. "Nah itu bukti dari semangat otonomi daerah yang dihasilkan," katanya.
Sutarmidji mengatakan, pada peringatan Hari Otda tahun ini mengusung tema ‘Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul, selama 27 tahun pelaksanaan Otda sudah begitu banyak hal positif dirasakan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya pembangunan sarana dan prasarana semakin menggeliat sesuai dengan potensi daerah dengan akurasi yang tinggi serta mengakomodir keinginan masyarakat daerah.
"Semangat dari otonomi daerah yaitu kemajuan daerah yang cepat, jadi diharapkan kepala daerah dan jajarannya bisa mengimplementasikan di daerahnya masing-masing. Jangan sampai ada penilaian bahwa Otda itu gagal, padahal tidak juga bahkan ada daerahnya maju," kata Sutarmidji.
Menurutnya saat ini Provinsi Kalbar masih ada jalan yang belum mantap baik itu jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan negara yang harus diselesaikan, yang mana harus memerlukan anggaran yang cukup besar.
"Kalbar ini masih ada Jalan Provinsi, Jalan Negara, Jalan Kabupaten, sekitar 600 kilometer yang rusak. Itu memerlukan anggaran kurang lebih Rp4 Triliun dan bagaimana kita menggali sumber daya itu untuk memperbaiki, maka kita harus bersinergi dari pusat hingga daerah untuk berkontribusi dalam percepatan penanganan jalan di Kalbar, sinergitas itu penting," tuturnya.
