Pontianak (ANTARA) - Kepala Seksi Data dan Potensi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat Ahmad Khoiruddin mengungkapkan penerimaan pajak di Provinsi Kalbar hingga Juni 2023 mencapai Rp5,6 triliun atau 46,65 persen dari target tahun ini.
"Hingga akhir Juni 2023 pendapatan negara dalam APBN Kalbar tercapai Rp5,6 triliun atau 46,65 persen dari target yang ditetapkan di 2023 yaitu Rp12,08 triliun," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan pajak itu masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh, yang masing masing terealisasi sebesar Rp2,23 triliun dan Rp2,40 triliun.
"Seluruh pos penerimaan mengalami kontraksi, kecuali pada cukai, pajak lainnya dan PNBP," jelas dia.
Menurut dia, perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak antara lain disebabkan oleh penurunan harga minyak bumi yang menyebabkan kontraksi PPh migas, penurunan impor yang berimplikasi pada PPh 22 impor dan PPN impor.
"Kemudian kontraksi yang ada juga faktor kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun lalu yang tidak terulang pada 2023," jelas dia.
Sementara hingga 30 Juni 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun cukup drastis akibat penurunan dari pos bea masuk dan bea keluar. Sedangkan penerimaan cukai masih menunjukkan kinerja positif.
Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp21,34 miliar atau sebesar 71,40 persen dari target di 2023 sebesar Rp36,11 miliar. Bea keluar terealisasi Rp215,92 miliar atau sebesar 41,09 persen dari target Rp1,6 triliun, yang mana realisasi ini mengalami penurunan 80,62 persen dibanding tahun lalu (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada Juni 2022. Sedangkan penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp39,78 miliar hingga akhir Juni 2023.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juni 2023 mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding periode sebelumnya, mencapai Rp576,81 miliar atau 72,07 persen dari target Rp800,34 miliar atau tumbuh positif 18,99 persen.
Realisasi tersebut terdiri dari PNBP lainnya yang mencapai Rp107,09 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp45,41 miliar. Capaian positif ini terutama didominasi oleh Satker Kepolisian dan Imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran UKT.
Dari sisi belanja regional Kalbar realisasi hingga 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp13,2 triliun atau sebesar 42,86 persen dari total pagu anggaran Rp30,8 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp4,5 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8,7 triliun. Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan TKDD mengalami kontraksi kecuali pada Dana Bagi HAsil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Baca juga: DJP pasang satu juta poster uang pajak untuk pemahaman siswa
Baca juga: DJP Kalbar libatkan PDGI Pontianak pahami-taat pajak
