Sukabumi (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merangkul jajaran Bawaslu daerah yang memiliki latar belakang tokoh adat dalam menangani kawasan rawan konflik dalam segala tahapan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Lolly Suhenty di sela-sela acara 'Media Gathering Bawaslu 2023' di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat.
"Tidak sedikit teman-teman Bawaslu yang terpilih memiliki latar belakang tokoh masyarakat adat. Kenapa ini dilakukan? Ini antisipasi sebagai tindakan pencegahan Bawaslu," ujar Lolly kepada awak media.
Ia mengungkapkan bahwa penunjukan jajaran anggota yang berlatar belakang tokoh adat ini diterapkan Bawaslu pada beberapa wilayah di Papua yang masyarakat dan budayanya masih kental dengan figur masyarakat.
Menurut dia, suara dari tokoh adat sangat didengarkan oleh penduduk setempat. Inilah yang membuat Bawaslu masuk ke wilayah Papua melalui kearifan lokal.
"Sejauh ini situasinya masih sangat baik. Mudah-mudahan tidak ada gejolak yang berarti," katanya.
Adapun para tokoh adat yang telah terpilih itu berperan dalam meredam gejolak di daerahnya. Apabila terjadi konflik antarsuku di daerah itu, maka potensi keamanan menjadi rentan dan menimbulkan masalah pada distribusi logistik pemilu.
Untuk itu, Bawaslu juga perlu menggandeng pemangku kepentingan lainnya seperti TNI dan Polri guna memastikan tidak ada hambatan distribusi logistik ke daerah rawan konflik.
"Memang kalau mengandalkan anggaran Bawaslu susah sekali menembusnya," ucap Lolly.
Dia juga mengaku Bawaslu tidak memiliki kemampuan mendistribusikan logistik ke wilayah pegunungan Papua. Maka, penting kerja sama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan.
"Dalam pengawasan itu, secara teknis kami mempunyai kemudahan, keleluasaan karena kerja sama ini," pungkasnya.
"Sejauh ini situasinya masih sangat baik. Mudah-mudahan tidak ada gejolak yang berarti," katanya.
Adapun para tokoh adat yang telah terpilih itu berperan dalam meredam gejolak di daerahnya. Apabila terjadi konflik antarsuku di daerah itu, maka potensi keamanan menjadi rentan dan menimbulkan masalah pada distribusi logistik pemilu.
Untuk itu, Bawaslu juga perlu menggandeng pemangku kepentingan lainnya seperti TNI dan Polri guna memastikan tidak ada hambatan distribusi logistik ke daerah rawan konflik.
"Memang kalau mengandalkan anggaran Bawaslu susah sekali menembusnya," ucap Lolly.
Dia juga mengaku Bawaslu tidak memiliki kemampuan mendistribusikan logistik ke wilayah pegunungan Papua. Maka, penting kerja sama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan.
"Dalam pengawasan itu, secara teknis kami mempunyai kemudahan, keleluasaan karena kerja sama ini," pungkasnya.
Baca juga: Pilkada 2020, Sambas masuk daerah sangat tinggi potensi konflik
Baca juga: Polres Sekadau Petakan Daerah Rawan Konflik Pemilu
