Literasi dan inklusi keuangan jangkau pelosok desa-kawasan perbatasan

Pontianak (ANTARA) - Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Sebastianus Darwis berharap percepatan literasi dan inklusi keuangan di daerah bisa menjangkau pelosok desa dan kawasan perbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kita harapkan kegiatan dan percepatan literasi serta inklusi keuangan hingga ke pelosok desa dan perbatasan," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Sabtu.

Ia meminta peran lembaga keuangan seperti perbankan dan kredit Union bisa mampu menjangkau pelosok pedesaan dan mampu mengedukasi dan memajukan perekonomian pedesaan.

Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marginal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha dengan cara meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

"Kami juga harap agar perbankan nasional dapat lebih menyasar masyarakat melalui agen-agen laku pandai agar setiap desa memiliki agen-agen laku pandai sehingga program One Village One Agen (OVOA) di tahun 2024 nanti akan tercapai," jelas dia.

Menurutnya, dengan wilayah Bengkayang berbatasan dengan negara Malaysia dan memiliki banyak pedesaan perlu dilibatkan sebagai mitra dalam memainkan peranan kunci untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga dapat mewujudkan Bengkayang yang maju, Mandiri, Sejahtera dan berdaya saing.

"Saat ini Kabupaten Bengkayang telah memiliki tim percepatan akses keuangan daerah yang disingkat TPAKD. Adapun program kerja pada tahun 2023 ini yaitu sosialisasi saham dan Reksadana bagi mahasiswa, akselerasi dan perluasan program Qris, BPJS Ketenagakerjaan KUR, KUM Peduli dan Simple," kata dia.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei nasional 2022 indeks literasi keuangan di Provinsi Kalbar 51,95 persen atau masih di atas nasional yang hanya 49,68 persen. Sedangkan untuk inklusi keuangan di Kalbar sebesar 84,10 persen dan masih di bawah nasional yang angkanya 85,10 persen.