BKKBN berbagi pengalaman jalankan Program KB di Zimbabwe

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berbagi pengalaman menjalankan Program Keluarga Berencana (KB) dalam konferensi internasional yang berlangsung di Zimbabwe.

Menurut siaran pers BKKBN di Jakarta, Selasa, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso antara lain berbicara tentang perubahan positif demografi Indonesia yang terjadi akibat Program KB dalam pertemuan dewan tahunan ke-27 Partners in Population and Development (PPD) dan konferensi internasional antar-kementerian kerja sama segitiga selatan-selatan di bidang kependudukan dan pembangunan di Zimbabwe.

Perubahan positif demografi yang dia maksud meliputi penurunan tingkat kesuburan yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran total menjadi 2,1. Artinya setiap perempuan rata-rata melahirkan dua anak pada masa suburnya.

Sukaryo menyampaikan bahwa Indonesia telah meluncurkan serangkaian regulasi berkenaan dengan program kependudukan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana yang inklusif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2021-2025, pemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional, yang berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat," ia menjelaskan.

Selain itu, ia menyampaikan komitmen pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak menjadi 14 persen pada 2024, antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pemerintah Indonesia, ia melanjutkan, juga berkomitmen menurunkan angka kematian ibu, kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kasus pernikahan dini.

Sukaryo mengatakan bahwa Indonesia telah berbagi praktik baik Program KB dan kesehatan reproduksi dengan banyak negara.

Sejak tahun 1980-an, menurut dia, Indonesia sudah menerima lebih dari 5.200 pengunjung dari 114 negara di Asia Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah serta perwakilan lembaga internasional yang hendak melihat pelaksanaan Program KB.

Ia mengatakan bahwa sebagai salah satu pendiri PPD, Indonesia menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama selatan-selatan di bidang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kependudukan, dan pembangunan.

PPD merupakan organisasi internal pemerintah yang dibentuk dengan tujuan memperluas dan meningkatkan kerja sama selatan-selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pembangunan.

Organisasi itu meliputi 27 negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki semangat untuk memperluas dan meningkatkan kerja sama selatan-selatan.