Badan Riset dan Inovasi Nasional usulkan pemerintah wajibkan vaksin DBD

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan agar pemerintah mewajibkan pemberian vaksin demam berdarah dengue (DBD) kepada masyarakat.

Peneliti Pengembangan Vaksin di Pusat Riset Vaksin dan Obat Organisasi Riset Kesehatan BRIN Doddy Irawan Setyo Utomo menyampaikan hal tersebut dikarenakan Indonesia termasuk ke dalam negara beriklim tropis yang menjadi habitat bagi nyamuk Aedes Aegypti pembawa wabah.

"Hampir tiap tahun ada kasusnya, karena ini risiko kita hidup di negara tropis. Ada baiknya apabila vaksin DBD bisa dijadikan sesuatu yang wajib bagi masyarakat," kata Doddy saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan pemberian vaksin dapat diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti anak berusia di bawah 9 tahun, serta masyarakat lanjut usia (lansia).

Walaupun tak menutup kemungkinan infeksi yang menyerang masyarakat di usia produktif menjadi ancaman hidup, sehingga bisa memanfaatkan vaksin untuk mencegah kasus kritis.

Baca juga: Sintang gencarkan pemberantasan sarang nyamuk

Doddy menilai pemberian vaksin menjadi salah satu pencegahan dan pengobatan efektif, karena dari vaksin yang diberikan, tubuh memiliki memori tentang virus yang akan menyerang.

Selain itu ia menyampaikan, pemberian vaksin DBD bisa menggunakan produk yang sudah tersedia di Indonesia, seperti vaksin Dengvaxia yang dikembangkan oleh perusahaan Sanofi Pasteur, dan vaksin Qdenga yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Takeda.

"Walaupun vaksinnya masih membeli, tapi saya kira untuk awalan ini tidak masalah menggunakannya, sambil menunggu pengembangan yang dari Indonesia," katanya.

Adapun merujuk data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Juli 2023 jumlah kasus infeksi virus DBD mencapai 35.694 kasus.


Baca juga: Dinkes KB Bengkayang Kalbar gencarkan pengendalian DBD