Pontianak (ANTARA) - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan) Pontianak siap menerapkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bela Negara bagi mahasiswa untuk tahun ajaran 2023/2024.
“Program MBKM Bela Negara ini dikhususkan untuk mahasiswa yang berkeinginan membaktikan diri atau membentuk dirinya menjadi kader-kader bela negara,” ujar Kepala Program Bela Negara FKIP Untan Edwin Mirzachaerulsyah di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa penerapan Program MBKM Bela Negara di FKIP dimulai pada 2024. Setelah mengikuti diklat seorang mahasiswa akan menjadi kader bela negara.
“Tujuan dari bela negara ini di lingkungan FKIP Untan menjadikan program unggulan di bidang pembentukan karakter. Pada intinya karakter yang dibentuk tidak hanya dibentuk oleh tim dari MBKM bela negara tapi juga instansi mitra,” tutur Edwin.
Ia mengatakan secara umum persyaratan fisik mahasiswa harus siap mengikuti diklat pembentukan yang akan memakan waktu kurang lebih selama satu minggu di lingkungan atau instansi mitra militer.
“Oleh karena itu kami merumuskan bahwa untuk fisik memang proporsional saja ada surat keterangan kesehatan, secara fisik sehat dan tidak ada riwayat penyakit yang akan menghalangi calon peserta untuk mengikuti kegiatan di lingkungan instansi militer,” katanya.
Ia menambahkan untuk mengikuti program tersebut, mahasiswa harus memiliki surat izin dari orang tua karena yang bersangkutan akan mengikuti latihan berat dan pada umumnya akan membentuk karakter yang disiplin, kecepatan, dan ketepatan dalam bekerja.
“Di instansi militer itu akan diadakan kerja kelompok untuk melatih kecepatan mereka di dalam bekerja dan yang terakhir adalah penanaman ideologi negara yang memang harus dipertahankan seperti Pancasila,” katanya.
Terkait dengan program tersebut akan dikonversi ke dalam 20 SKS sampai 21 SKS perkuliahan dengan catatan lulus diklat di instansi mitra militer yang akan ditunjuk dan yang bersangkutan lulus penilaian melalui dosen pembimbing lapangan.
Sementara itu Wakil Dekan 3 FKIP Untan Agus Syahrani mengatakan untuk mempersiapkan setelah bergantinya kepemimpinan nasional, kebijakan MBKM ini tetap harus ada karena itu adalah bentuk transformasi pendidikan dan menjadi kebutuhan perguruan tinggi.
Salah satunya yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran, satu yang ditambahkan yaitu MBKM Bela Negara.
“MBKM Bela Negara inilah yang akan menjadi bagian penting dalam proses ke depannya karena MBKM ini akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan bela negara yang tentunya nanti akan terkoneksi dengan kegiatan lain,” ucap Agus.
