Wabup paparkan kendala Pemkab Ketapang dalam penanganan kemiskinan

Ketapang (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Ketapang, H Farhan menghadiri High Level Meeting Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 di Pontianak, Rabu. Wabup memaparkan kendala Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dalam penanganan kemiskinan di Ketapang.

Kendala tersebut yakni data kemiskinan yang belum akurat dan Keterbatasan sumber daya, baik anggaran tenaga maupun infrastruktur. Belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan, Masih tingginya angka pengangguran mencapai 6,71 di tahun 2022.

Kemudian bencana alam yakni kebakaran dan banjir yang merusaka infrastrur dan produksi pangan. Kondisi insfrastruktur jalan yang masih belum merata dalam kondisi baik, tingginya angka perkawinan dan minimnya angkatan kerja yang terlatih.

"Dari jumlah penduduk di Ketapang sebanyak 575.900 jiwa, pada tahun 2023 persentase penduduk miskinnya sebanyak 9,25 persen dengan kemiskinan ekstrem sebesar 3,57 persen," ungkap Wabup.

Meenurut Wabup, Pemkab Ketapang sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara mengendalikan anak dan dewasa putus sekolah. Pengedalian inflansi daerah, pemberian pelatihan kerja dan sertifikasi serta pemberian bantuan dan pendampingan wirausaha kepada kelompk rentan.

Selanjutnya program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan melakukan proses pemutakhiran data secara berkala agar bantuan sosial tepat sasaran. Kemudian pemberian BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak serstus peserta setiap desa.

Terkait stunting, menurut Wabup penduduk yang terdampak di Ketapang pada 2022 adalah 19,47 persen dan 2023 menjadi 19,04 persen. Dalam penanganan stunting ada kendala yang dihadapi Pemkab Ketapang juga. Di antaranya capaian balita yang ditimbang masih rendah.

Kemudian akses air bersih yang kurang mencukupi dan akses sanitasi kurang mencukupi. Tingginya angka pernikahan anak, tingkat kesadaran masyarakarat terkait pola hidup sehat sangat kurang. Serta kurang optimalnya dana desa untuk penurunan stunting.

"Upaya Pemkab Ketapang dalam penurunan stunting di antaranya meningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Penguatan kader posyandu PKK GOW, pendamping sosial PKH, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, edukasi gizi dan pola makan seimbang. Kami juga melibatkan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting di Ketapang ini," papar Wabup.