Pontianak (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar untuk mendorong ekspor ikan langsung dari Kalimantan Barat ke negara tetangga Malaysia, tanpa melalui Jakarta.
"Produksi ikan di Kalimantan Barat (Kalbar) telah mencapai 31.000 ton per tahun. Produksi ini berasal dari Sungai Kapuas dan beberapa danau di wilayah Kapuas Hulu," kata Harisson saat membuka Musda Ke-3 HNSI Kalbar di Pontianak, Minggu.
Dia mencontohkan selama ini, ikan air tawar dari Kapuas Hulu diminati di daerah lain dan bahkan diekspor ke Malaysia. Selain untuk konsumsi, potensi ikan di Kapuas Hulu juga digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui budidaya ikan dalam keramba dan kolam.
Harisson mengungkapkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan dan optimalisasi pemanfaatan potensi laut Kalimantan Barat menjadi prioritas.
"Makanya, ekspor ikan itu jangan dari Jakarta, untuk Kalimantan Barat, seharusnya tidak perlu membawa ikan ke Jakarta terlebih dahulu untuk diekspor. Kita sudah memiliki pelabuhan laut ekspor di Kijing, dan Kakanwil Bea dan Cukai sangat mendukung serta siap membantu. Jadi Dinas Kelautan perlu memperhatikan hal ini agar ekspor bisa dilakukan langsung dari sini," tuturnya.
Selain fokus pada ekspor langsung, Harisson juga menekankan beberapa aspek penting lainnya seperti kesejahteraan nelayan, keberlanjutan sumber daya laut, serta penguatan organisasi nelayan.
Dia yakin dengan semangat gotong royong dapat mencapai tujuan bersama. Namun, jika tidak ada kerja sama antara Kementerian Kelautan, DPD HNSI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan nelayan, masalah ini tidak akan terpecahkan.
"Kita harus duduk bersama dan memiliki niat yang kuat untuk mensejahterakan nelayan. Jika nelayan sejahtera, Pemerintah Provinsi juga akan sejahtera karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat," tambah Harisson.
Musyawarah Daerah III DPD HNSI Kalbar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam upaya memperbaiki kondisi nelayan di Kalimantan Barat melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret yang dihasilkan dari musyawarah ini.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mendukung nelayan dan memastikan bahwa ekspor ikan dapat dilakukan langsung dari wilayah ini, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah," katanya
