Kupang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan bahwa sinergi TNI, Polri dan pemerintah daerah di wilayah itu mampu meredam potensi konflik yang terjadi pada Pilkada Serentak 2024.
"Memang berdasarkan data-data kerawanan pada Pemilu 2024 lalu, ada beberapa wilayah di NTT yang kita berikan atensi secara khusus," kata Kapolda kepada wartawan di Kupang, Selasa.
Ia mengatakan hal itu berkaitan rilis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyebutkan NTT merupakan provinsi dengan potensi konflik tertinggi di Indonesia saat Pilkada 2024.
Kapolda mengatakan dengan pengalaman adanya daerah yang diberi atensi khusus tersebut, Polri bersama TNI telah bekerja jauh-jauh hari untuk mencegah jangan sampai daerah-daerah yang diberikan perhatian khusus itu muncul konflik.
"Saya sudah lakukan pendekatan-pendekatan dan upaya cooling system terhadap daerah-daerah tersebut agar nanti tokoh-tokoh yang dahulunya membuat hal-hal yang tidak bagus sudah diimbau agar tidak melakukan hal yang pernah dilakukan," ujarnya.
Mantan Kapolda Papua Barat itu mengatakan bahwa Polri terus berupaya agar hal-hal negatif tidak terjadi saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Untuk pengamanan setiap tahapan Pilkada 2024 di NTT, Kapolda menegaskan bahwa Polri dan TNI akan all out melakukan pengamanan karena ada 22 kabupaten/kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak.
"Jumlah personel dalam aturannya itu kita mengerahkan dua pertiga dari seluruh kekuatan kita. Jadi, kalau misalnya kekuatan saya 12 ribu, berarti sekitar 8.000 sampai 9.000 personel yang akan kita kerahkan," ujar Kapolda.
Daniel juga berharap masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan kerukunan sehingga NTT yang kondisinya aman tetap aman.
