Hal ini disampaikan Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK RI Jelsi Natalia Marampa, di Sorong, Senin, saat melakukan kunjungan kerja bersama Menko PMK Muhadjir Effendy di Papua Barat Daya.
"Kalau kita lihat dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 masih 31 persen dan masuk kategori sangat tinggi," jelas Jelsi.
Dia mengatakan salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pencegahan stunting adalah memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi secara eksklusif sampai enam bulan.
"Dalam kunjungan ini Menko PMK mendapatkan seorang bayi berusia enam bulan diberikan susu formula, sehingga cakupan ASI eksklusif harus ditingkatkan," kata dia.
Selain itu balita dan ibu hamil pun harus terus didorong supaya datang ke posyandu sebagai upaya memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan ibu hamil.
Khusus ibu hamil, kata dia, perlu melakukan pemeriksaan ke puskesmas paling kurang enam kali selama menjalani masa kehamilan guna memastikan bayi yang dikandung itu sehat dalam pertumbuhan.
"Memang masih banyak hal mestinya perlu ditingkatkan untuk mengatasi stunting di Provinsi Papua Barat Daya," ujar dia.
Selain itu calon pengantin perempuan pun harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang mumpuni, lanjut dia, untuk memastikan kesehatan dan siap untuk hamil.
Dukungan konkret dari kementerian adalah berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal yang diberikan kepada balita dengan kondisi stunting di seluruh kabupaten dan kota melalui puskesmas.
"Sumber bantuan PMT lokal dari APBN pusat langsung ke puskesmas," ujar dia.
Berdasarkan hasil laporan stunting setiap kabupaten/kota di Papua Barat Daya, angka stunting tertinggi di Tambrauw (31,8 persen), Sorong Selatan (31,3 persen), Kota Sorong (31 persen), Raja Ampat (30,9 persen), Kabupaten Sorong (27,3 persen), dan Maybrat (27, 3 persen).
"Kota Sorong naik dari 27, 2 persen menjadi 31 persen, Kabupaten Sorong naik dari 23,8 persen menjadi 27,3 persen," beber dia.
Dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya hingga pemerintah kabupaten/kota untuk terus mengambil langkah konkret dengan kebijakan strategis guna mempercepat penurunan stunting.
Dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya hingga pemerintah kabupaten/kota untuk terus mengambil langkah konkret dengan kebijakan strategis guna mempercepat penurunan stunting.
