Pemprov Kalbar memperkuat digitalisasi pajak dan retribusi daerah

Pontianak (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat didukung oleh Bank Indonesia, serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)  percepat implementasi dan perluasan sistem elektronifikasi pajak dan retribusi  guna meningkatkan pelayanan dan keamanan transaksi digital yang lebih efisien.

"Kami menekankan pentingnya pertemuan ini dalam membangun pemahaman bersama terkait implementasi ETPD di Kalimantan Barat, agar semua pihak dapat berkolaborasi dalam upaya percepatan digitalisasi," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, Mohammad Bari, di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan, melalui kerjasama antara pemerintah dan perbankan, kami membangun transaksi elektronik yang aman dan handal untuk menciptakan pelayanan publik yang prima serta pemerintahan yang bersih dari potensi fraud.

Bari juga menyatakan bahwa elektronifikasi telah memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui Pajak dan Retribusi.

"Pemerintah Provinsi terus menyediakan pilihan transaksi non tunai bagi masyarakat, baik pada sisi pendapatan maupun pengelolaan Belanja Daerah," tuturnya.

Pemerintah Daerah Kalbar telah implementasikan kartu kredit khusus untuk belanja pemerintah, guna mempercepat transaksi dan perputaran ekonomi.

Menurut Bari, meskipun digitalisasi sudah berjalan baik, aspek proses masih memerlukan peningkatan, karena sebagian besar kabupaten/kota di Kalbar belum mencapai posisi digital yang ideal.

"Kami harap pihak perbankan turut mendukung dan mempercepat adaptasi dengan menyediakan fasilitas pembayaran elektronik yang terintegrasi," katanya.

Selain itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah di Kalbar untuk mengimplementasikan transaksi elektronik pada setiap jenis belanja dan pendapatan daerah, serta berharap dukungan dari Bank Pembangunan Daerah Kalbar untuk menyediakan kanal pembayaran yang terintegrasi.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas, Bari juga mendorong setiap Sekretaris TP2DD agar aktif mengagendakan kegiatan seperti high level meeting, capacity building, dan literasi bagi masyarakat terkait transaksi digital.

"Kami berharap seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Barat menindaklanjuti rekomendasi TP2DD agar proses digitalisasi daerah berjalan maksimal," kata Bari.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum bagi Kalimantan Barat untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam mencapai pelayanan digital yang lebih baik dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui sistem pembayaran yang modern dan transparan.