Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) berkomitmen akan terus konsisten memberikan layanan informasi dan hiburan ke publik secara maksimal pada tahun 2025.
“TVRI akan tetap konsisten melayani hak masyarakat atas informasi publik dan hiburan yang mencerahkan di wilayah pedesaan, pinggiran, pedalaman dan perbatasan negara,” kata Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Agus Sudibyo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Agus, TVRI harus hadir untuk menyatukan negeri ini dalam satu bahasa, satu nusa, satu bangsa melalui siaran yang tidak berorientasi komersial.
"Tapi berorientasi pada kemaslahatan bersama,” ucapnya.
Sementara itu Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno mengungkapkan TVRI pada tahun 2024 telah memperoleh capaian-capaian penting yang luar biasa dalam menjaga spirit NKRI dan demokrasi.
Salah satunya yaitu penyelenggaraan debat pilkada sejumlah 429 kali yang berlangsung di berbagai provinsi, kota dan kabupaten di seluruh tanah air.
Total ada 429 debat melalui kanal 2 TVRI (TVRI daerah) dan 10 debat melalui kanal TVRI nasional.
“Ini adalah jumlah debat terbesar yang pernah diselenggarakan oleh lembaga penyiaran tanah air sepanjang sejarah,” katanya.
Lebih lanjut, Iman menyebutkan TVRI juga sukses menggelar debat calon presiden dan wakil presiden yang hanya berjarak empat hari dari jadwal resmi KPU.
"Pada saat itu, KPU sebenarnya telah menunjuk konsorsium pelaksana debat yang terdiri dari sejumlah televisi swasta, namun tidak satupun yang berani, karena waktunya terlalu pendek. TVRI kemudian mengambil risiko ketimbang jadwal pemilu secara nasional harus mundur," jelasnya.
TVRI, lanjut Iman, juga sukses menyiarkan misa suci Paus Fransiskus dari tiga negara di Kawasan Asia Pasifik pada 3-6 September 2024.
"Selain itu juga TVRI sukses menyiarkan PON XXII dan juga Gelaran Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 di Surakarta, " katanya.
Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI juga terus aktif memberitakan proses transisi pemerintahan.
"TVRI hadir menjadi clearing house terhadap pemberitaan palsu yang beredar selama masa transisi tersebut,” tambah Iman.
