Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia yakin bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) akan tetap mencatatkan surplus saat Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS ke-47.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang menilai bahwa pengalaman pada periode pertama kepemimpinan Trump memberikan peluang tersendiri bagi Indonesia.
"Faktanya di termin pertama justru pada masa (kepemimpinan) Trump, perdagangan kita naik," kata Susiwijono dalam acara Acara Peluncuran USABC Sector Overview Report on “Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia", Jakarta, Selasa.
Diketahui, nilai perdagangan Indonesia-AS pada Oktober 2024 mencapai 13,55 miliar dolar AS. Sementara, pada Agustus 2024, nilai perdagangan Indonesia-AS mencapai 34,5 miliar dolar AS.
Menurut dia, tetap menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan surplus perdagangan yang signifikan.
"Sehingga saya sih yakin, di era Trump ini pun kita masih akan bisa lebih tinggi lah," ujarnya.
Meski pun demikian, dirinya memberikan catatan untuk tetap hati-hati terhadap kebijakan tarif AS yang berpotensi dikenakan ke China.
Selain itu, ia turut menyoroti potensi tantangan terkait kebijakan tarif dan subsidi kendaraan listrik (EV) yang direncanakan oleh Trump. Kebijakan tersebut bukan tak mungkin berdampak pada industri EV dan otomotif Indonesia.
"Kita hitung dulu deh semuanya, kita belum yakin betul arahnya Trump ke mana. Terutama masalah-masalah yang teknis ya, tariff policy dan sebagainya, kita pastikan dulu," jelasnya.
Ia membeberkan bahwa diskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk Kementerian Luar Negeri, juga sedang dilakukan untuk memitigasi dampak kebijakan ini.
Pemerintah tengah mengkaji strategi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah perubahan kebijakan AS.
Lebih lanjut, Susiwijono mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan tarif di era Trump kedua ini dapat memengaruhi arus modal global, terutama yield investasi.
Namun, ia menilai langkah Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan dalam menjaga suku bunga kompetitif mampu mendorong stabilitas investasi.
Adapun BI telah menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen.
"Yang paling penting kita harus antisipasi dengan perubahan pemerintahan baru di AS ini masalah outflow kita. Ini saya kira menjadi penting, dari bank sentral nanti kebijakan suku bunganya, demikian juga dari kebijakan fiskal kita dan yang tidak kalah penting di sektor riil-nya, kita juga dengan teman-teman seluruh industri dan sektor teknis ini nanti harus menjaga betul," tuturnya.
Sementara, Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang hati-hati namun strategis guna menghadapi perubahan pemerintahan di AS.
Pemerintah perlu menavigasi kebijakan perdagangan dan investasi AS di bawah kepemimpinan presiden dari Partai Republik itu.
"Dengan report ini (US-ASEAN Business Council Sector Overview Report 2024), diharapkan respons pemerintah yang sangat khusus. Jadi how we can navigate seperti yang akan terjadi dalam periode Trump 2.0, dan how to be confident in Trump presidency ini," ucap Jahen.
