Pontianak (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir menegaskan komitmen bersama dalam mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Barat melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan literasi migrasi aman hingga ke tingkat desa.
"Dari 95 hingga 97 persen korban TPPO adalah mereka yang berangkat secara ilegal, dan Kalimantan Barat menjadi salah satu hub utama migrasi ilegal ke Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jangan remehkan, karena korbannya bukan hanya warga desa, tapi juga sarjana dan pengusaha yang tergiur gaji besar, mereka jadi korban mafia TPPO," kata Abdul Kadir dalam Deklarasi Anti-TPPO yang digelar di Pontianak, Jumat.
Abdul Kadir menjelaskan bahwa Kementerian P2MI dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk perhatian terhadap perlindungan pekerja migran. Ia mencontohkan penyelamatan Wilfreida, WNI asal NTT yang dijatuhi hukuman mati di Malaysia, yang berhasil dibebaskan berkat inisiatif Prabowo.
"Mandat saya jelas: lindungi pekerja migran, cegah TPPO, dan tingkatkan devisa. Tahun lalu, pekerja migran menyumbang devisa sebesar Rp253,3 triliun, tertinggi kedua setelah migas," tuturnya.
Ia juga memaparkan berbagai modus baru TPPO, termasuk penggunaan visa turis, visa umrah, hingga penipuan lowongan kerja via media sosial. Di Myanmar, ia menyebutkan, beberapa WNI dijebak bekerja secara paksa dan mengalami kekerasan selama bertahun-tahun.
"Kalau di Malaysia gaji pekerja bisa Rp7 juta hingga Rp11 juta, di Jepang bahkan minimal Rp25 juta. Kita tidak melarang kerja ke luar negeri, tapi harus lewat jalur legal. Jangan gadaikan nyawa demi rupiah," katanya.
Menteri Abdul Kadir menegaskan bahwa pencegahan TPPO memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk perbaikan layanan publik agar masyarakat tidak terjebak jalur ilegal karena proses legal yang lambat dan mahal.
"Kita akui, kadang orang memilih jalur ilegal karena proses legal terlalu panjang dan mahal. Saya sudah minta agar pelayanan dipersingkat, tanpa pungli dan ini menyangkut nyawa manusia," kata Abdul Kadir.
Dirinya juga menyebutkan rasio pekerja migran prosedural dan non-prosedural di Kalbar masih 1 banding 3, dengan 70 jalur tikus dan enam pintu perbatasan utama, yang menjadikan Kalbar strategis sekaligus rentan.
Pemerintah pusat, lanjutnya, siap mendukung pembangunan shelter pekerja migran di perbatasan serta meningkatkan edukasi migrasi aman di daerah-daerah.
Di tempat yang sama, Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto, menyoroti masih maraknya pengiriman tenaga kerja secara ilegal melalui jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” yang tersebar di sepanjang wilayah perbatasan Kalbar.
"Yang legal biasanya tidak bermasalah. Masalahnya justru dari jalur ilegal—tanpa dokumen, tanpa keterampilan. Mereka rentan mengalami kekerasan dan dieksploitasi, lalu dipulangkan secara paksa dari negara tetangga," kata Pipit.
Kapolda menyambut baik kunjungan Menteri P2MI sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sinergi pencegahan TPPO, serta memperkuat koordinasi dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan di Kalbar.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan bahwa Kalbar memiliki garis perbatasan sepanjang 966 kilometer yang membentang dari Tanjung Dato (Sambas) hingga Badau (Kapuas Hulu), serta berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, melalui lima kabupaten.
"Kita sudah punya empat PLBN yang diresmikan, dan satu lagi yaitu PLBN Sungai Kelik di Sintang sedang dibangun. Tapi masih banyak jalur tikus yang dimanfaatkan untuk PMI ilegal," kata Ria Norsan.
Dia mengakui Kalbar masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan TPPO, termasuk modus pengantin pesanan di wilayah seperti Singkawang, serta tawaran kerja palsu kepada generasi muda.
Ia menyatakan dukungannya terhadap pelarangan pengiriman PMI ke negara-negara rawan TPPO, seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.
"Saya menyambut baik Deklarasi Anti TPPO ini. Terima kasih kepada Kementerian P2MI, Polda Kalbar, dan semua pihak yang telah bekerja keras. Mari kita jadikan Kalbar wilayah yang aman, berkeadilan, dan manusiawi," katanya.
