Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk meningkatkan inovasi dalam menggagas tayangan berkualitas agar diminati masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan ketiga lembaga itu perlu mengoptimalkan efektivitas alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi konten dan perluasan area layanan publikasi publik.
"Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam mendukung komunikasi publik event daerah berbasis kearifan lokal," kata Lamhot saat membacakan kesimpulan rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dalam rapat tersebut, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran bagi LPP TVRI untuk tahun 2026 sebesar Rp1,18 triliun, dan menyetujui usulan tambahan bagi LPP RRI untuk tahun 2026 sebesar Rp628,8 miliar.
Selain itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI juga masih menunggu keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk merealisasikan anggaran Public Service Obligation (PSO) bagi LKBN ANTARA untuk tahun 2025 sebesar Rp184,6 miliar.
Dia juga meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk merevitalisasi infrastruktur dan sarana-prasarana dalam memperluas cakupan media publikasi publik, serta memperbaiki pengelolaan manajemen agar lebih berkualitas.
"Kesimpulan ini dapat kita sahkan ya, oke," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir mengatakan bahwa pada pelaksanaan PSO bidang pers kepada ANTARA pada tahun 2024 mencapai 100 persen.
Maka dari itu, dia menargetkan agar PSO tahun 2025 juga mencapai hal yang serupa dengan tahun sebelumnya.
"Kami juga menggencarkan program bisnis kami, dengan meningkatkan pengembangan bisnis dengan mitra kami," kata Munir.
