Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemprov DKI Jakarta memperkuat sinergi untuk pembangunan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan jejaring kerja sama antarprovinsi dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kerja sama ini menjadi pintu gerbang penting bagi Kalbar dalam mengoptimalkan potensi daerah. Kami percaya bahwa melalui sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, akan lahir berbagai program kolaboratif yang nyata dampaknya bagi masyarakat, khususnya dalam sektor pariwisata dan pelayanan publik," kata Sekda Kalbar, Harisson di Jakarta, Minggu.
Harisson menjelaskan, mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dirinya telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
Ia menegaskan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi fokus utama dari kerja sama tersebut. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki kekayaan budaya, keindahan alam, dan daya tarik wisata yang perlu terus digali dan dipromosikan secara lebih luas.
"Pariwisata bukan hanya soal kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, memberdayakan masyarakat lokal, serta melestarikan budaya daerah. Kami berharap kerja sama ini dapat mendorong peningkatan kualitas event pariwisata budaya agar Kalbar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional," tuturnya.
Data Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar menunjukkan, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kalbar pada tahun 2024 mencapai 8.165.687 orang atau meningkat 73,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara wisatawan mancanegara mencapai 88.323 orang, naik 20,25 persen dibanding tahun 2023.
"Angka ini menjadi bukti bahwa Kalbar semakin diminati. Namun potensi besar ini harus kita kelola dengan baik agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kerja sama dengan DKI Jakarta akan memperkuat promosi wisata dan membuka peluang investasi di sektor ekonomi kreatif," kata Harisson.
Sekda Kalbar juga menegaskan bahwa setiap kerja sama antarprovinsi harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen bahwa setiap kerja sama yang dijalin harus berdampak nyata, baik dalam peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan usaha ekonomi kreatif lokal," tuturnya.
Selain itu, Harisson menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata budaya sebagai salah satu prioritas daerah. “Seni dan budaya merupakan daya tarik utama Kalbar. Event budaya harus kita dorong menjadi magnet wisatawan. Jika ini berjalan baik, dampaknya terhadap perekonomian akan sangat besar,” katanya.
Sementara itu, Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si., dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya semangat kolaborasi antardaerah, terutama melalui Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) yang terdiri dari 10 provinsi — Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, DIY, Bali, NTB, NTT, dan DKI Jakarta.
"Kesepuluh provinsi ini memiliki potensi besar dalam perekonomian nasional. Namun di era saat ini, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus membangun collaborative governance agar hasil pembangunan lebih optimal," kata dia.
Ia juga mengingatkan bahwa kerja sama lintas daerah tidak boleh berhenti di tataran formalitas. “Kolaborasi yang kuat harus menghasilkan langkah konkret di bidang pariwisata, pendidikan, dan pelayanan publik. Semua ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
"Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Kalimantan Barat bersama DKI Jakarta dan provinsi lainnya yang tergabung dalam Mitra Praja Utama diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia," katanya.
