Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan sinergi bersama Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Kehadiran para perwira ini sangat bermakna, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas infrastruktur merupakan pilar penting menuju Indonesia Emas 2045," kata Ria Norsan di Pontianak, Rabu.
Ia menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas sinergi antara Pemprov Kalbar dan jajaran TNI dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan daerah, khususnya pada sektor pangan dan infrastruktur.
Dirinya menegaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki posisi strategis, karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam serta dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Selain itu, wilayah ini juga menjadi salah satu koridor utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadikan Kalbar bagian penting dalam rantai konektivitas ekonomi nasional dan internasional.
Dari sisi ekonomi, Kalbar menunjukkan pertumbuhan positif. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,00 persen (YoY) dan meningkat menjadi 5,59 persen pada Triwulan II, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sektor pertanian menjadi tulang punggung utama, dengan kontribusi 20–21 persen terhadap pendapatan domestik rasional bruto (PDRB) dan menyerap 45,8 persen tenaga kerja.
Norsan juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, terutama melalui peningkatan kapasitas jaringan jalan provinsi. “Data tahun 2024 menunjukkan bahwa 64,01 persen dari total panjang jalan provinsi sudah dalam kondisi mantap,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, Pemprov Kalbar mencatat kemajuan signifikan dalam ketahanan pangan. Berdasarkan data terakhir, Indeks Ketahanan Pangan meningkat dari 71,13 persen pada tahun 2020 menjadi 73,49 persen pada tahun 2024. Kalbar kini berstatus provinsi tahan pangan, bahkan mencatat surplus beras dan gabah.
"Alhamdulillah, Kalimantan Barat saat ini sudah surplus beras dan gabah. Ini hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan pemerintah pusat," kata Norsan.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan nasional yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memberikan dampak nyata bagi petani.
Tiga kebijakan kunci, yakni penetapan harga gabah stabil di Rp6.500 per kilogram, penambahan kuota pupuk subsidi secara signifikan, serta program optimalisasi pertanian melalui peningkatan frekuensi panen dan pencetakan lahan sawah baru.
"Kebijakan ini menghidupkan kembali semangat petani dan memperkuat fondasi ketahanan pangan kita," kata dia.
Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat 20 kecamatan (11,49 persen) di Kalbar yang tergolong rentan pangan, terutama di wilayah Melawi, Kapuas Hulu, dan Kayong Utara.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov telah menetapkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) melalui Perda Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Bapanas Nomor 15 Tahun 2023. Saat ini, total lahan pertanian pangan berkelanjutan telah mencapai 120.114,07 hektare.
Ria Norsan juga menekankan bahwa pembangunan pangan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan produksi, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif aparat pertahanan.
"TNI dan Polri memiliki peran strategis sebagai katalisator, di antaranya melalui program cetak sawah dan pendampingan bagi petani. Sinergi seperti inilah yang akan mempercepat kedaulatan pangan," katanya.
Gubernur menutup sambutannya dengan optimistis bahwa ketahanan pangan dan konektivitas infrastruktur akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.
"Kalimantan Barat siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa ini," kata Norsan.
