Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara di daerah itu melalui program penguatan kompetensi pejabat struktural.
"Dalam pertemuan bersama Rektor IPDN, kami membicarakan rencana retret peningkatan kompetensi sekaligus mengingatkan kembali kepada pejabat eselon II mengenai tugas dan tanggung jawab sesuai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar serta agenda nasional di daerah," kata Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson di Pontianak, Jumat.
Harisson menjelaskan, kegiatan tersebut dirancang sebagai bagian dari penguatan kapasitas manajerial, kepemimpinan, serta kedisiplinan aparatur agar kinerja birokrasi semakin profesional dan responsif terhadap pelayanan publik.
Menurut dia, retret direncanakan digelar di Kampus IPDN Regional Kalbar di Kabupaten Mempawah. Namun, opsi pelaksanaan di Kampus IPDN Jatinangor juga masih dipertimbangkan dengan menghadirkan narasumber dari unsur Kodam, Kementerian Dalam Negeri, maupun akademisi IPDN.
"Kami ingin memastikan aparatur memiliki kompetensi dan integritas yang kuat sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar juga meminta izin penggunaan seragam lapangan praja IPDN bagi peserta sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan selama kegiatan berlangsung.
Sementara itu, Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, mengatakan pihaknya menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencetak aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
Kunjungan kerja itu sekaligus dimanfaatkan Sekda Kalbar untuk meninjau fasilitas pendidikan IPDN serta berdiskusi dengan dosen dan praja terkait peluang kolaborasi program pengembangan SDM dan peningkatan akses pendidikan kedinasan bagi putra-putri Kalbar.
"Pemprov Kalbar berharap kemitraan strategis dengan IPDN dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat dan kami menyambut baik hal itu," kata Halilul.
