Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pendiri Institut Indonesia Moeda (Instim) Pontianak, Muda Mahendrawan mengingatkan aparatur pemerintah desa mempersiapkan diri dengan merencanakan pembangunan jangka menengah desa sebaik mungkin, menjelang pengucuran anggaran desa yang akan dilaksanakan pada April mendatang.
"Tiga bulan menjelang pengucuran anggaran, kami melihat masih banyak yang harus dipersiapkan pemerintah desa, diantaranya mengulang
RPMJDes sebagai pondasi kebijakan untuk enam tahun, baru dilanjutkan dengan, mempersiapkan kembali rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), dan melakukan pendataan ulang kependudukan," kata Muda Mahendrawan, di Sungai Raya, Kamis.
Mantan orang nomor satu di Kabupaten Kubu Raya itu menjelaskan membahas ulang RPJMDes sangat penting dilakukan, karena akan dijadikan pondasi awal dalam menjalankan program kerja ke depan.
Menurut Muda, membahas ulang RPJMDesa sangat perlu untuk memulai pembangunan di desa, dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari dusun hingga ke tingkat desa.
"Tujuan dari membahas ulang, dan melibatkan partisipasi masyarakat adalah agar program yang akan dilaksanakan betul-betul yang menjadi kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, kata Muda setelah RPJMDes selesai dilaksanakan, maka pemerintah desa dalam segara melakukan pembahasan RKPDes, dimana tentunya dalam program kerja yang akan dilaksanakan tahun itu, tidak hanya kegiatan fisik yang menjadi target utama, tetapi bagaimana peruntukan anggaran desa dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan.
Muda menambahkan, pembangunan ekonomi kerakyatan sangat penting karena terkait langsung dengan hakikat dari otonomi desa yang diberikan pemerintah itu adalah bagaimana elit dan pemerintah desa dapat membuat masyarakatnya hidup mandiri.
"Ketika kemandirian warganya terbangun, tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang pada akhirnya berdampak pada terpenuhinya hak-hak dasar. Seperti berkurangnya angka kemiskinan, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dan sebagainya. Itulah tujuan dari otonomi desa tersebut," kata Muda.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Tiga bulan menjelang pengucuran anggaran, kami melihat masih banyak yang harus dipersiapkan pemerintah desa, diantaranya mengulang
RPMJDes sebagai pondasi kebijakan untuk enam tahun, baru dilanjutkan dengan, mempersiapkan kembali rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), dan melakukan pendataan ulang kependudukan," kata Muda Mahendrawan, di Sungai Raya, Kamis.
Mantan orang nomor satu di Kabupaten Kubu Raya itu menjelaskan membahas ulang RPJMDes sangat penting dilakukan, karena akan dijadikan pondasi awal dalam menjalankan program kerja ke depan.
Menurut Muda, membahas ulang RPJMDesa sangat perlu untuk memulai pembangunan di desa, dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari dusun hingga ke tingkat desa.
"Tujuan dari membahas ulang, dan melibatkan partisipasi masyarakat adalah agar program yang akan dilaksanakan betul-betul yang menjadi kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, kata Muda setelah RPJMDes selesai dilaksanakan, maka pemerintah desa dalam segara melakukan pembahasan RKPDes, dimana tentunya dalam program kerja yang akan dilaksanakan tahun itu, tidak hanya kegiatan fisik yang menjadi target utama, tetapi bagaimana peruntukan anggaran desa dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan.
Muda menambahkan, pembangunan ekonomi kerakyatan sangat penting karena terkait langsung dengan hakikat dari otonomi desa yang diberikan pemerintah itu adalah bagaimana elit dan pemerintah desa dapat membuat masyarakatnya hidup mandiri.
"Ketika kemandirian warganya terbangun, tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang pada akhirnya berdampak pada terpenuhinya hak-hak dasar. Seperti berkurangnya angka kemiskinan, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dan sebagainya. Itulah tujuan dari otonomi desa tersebut," kata Muda.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015