Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta pengelola perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayahnya ikut menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar kawasan konsesinya.
"Selama ini ada kesan bahwa tanggung jawab untuk menanggulangi karhutla hanya ada pada TNI/Polri. Padahal seharusnya penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab semua pihak dan saya minta perusahaan tidak tutup mata dalam penanggulangan Karhutla ini," katanya di Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis.
Baca juga: Polres Kubu Raya panggil 37 perusahaan perkebunan
Dia mengatakan bahwa selain memikirkan keuntungan perusahaan mestinya juga memikirkan kondisi lingkungan di sekitar wilayah kerjanya.
"Untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan, saya pikir hanya nol koma nol sekian persen dari investasi usahanya," kata Sujiwo.
Ketika diundang untuk menghadiri rapat penanggulangan karhutla, ia melanjutkan, perusahaan seharusnya tidak sekadar mengirimkan wakil tetapi juga menindaklanjuti hasil keputusan rapat yang dihadiri.
Baca juga: Polres Sanggau terus dalami kasus Karhutla libatkan dua perusahaan
"Bukan hanya menghadiri rakor terus selesai tidak ada tindak lanjutnya. Nah, kita tidak inginkan itu," katanya.
Pemerintah Kabupaten, ia menjelaskan, berupaya mengalokasikan dana cukup untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla mengingat Kubu Raya memiliki lahan gambut yang cukup luas.
"Kita sepakat, karhutla adalah tantangan dan pekerjaan rumah kita semua. Pemerintah, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan, masyarakat, dan semua elemen. Jika dapat kita satukan, saya yakin dan percaya persoalan karhutla dapat kita tanggulangi," katanya.
Baca juga: Kodam ajak masyarakat tidak buka lahan dengan cara dibakar
Baca juga: Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berawal dari desa
Baca juga: Riau siaga darurat Karhutla hingga Oktober 2020
Baca juga: Wakil Bupati Kayong Utara hadiri Rakornas Karhutla di Istana Negara
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Selama ini ada kesan bahwa tanggung jawab untuk menanggulangi karhutla hanya ada pada TNI/Polri. Padahal seharusnya penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab semua pihak dan saya minta perusahaan tidak tutup mata dalam penanggulangan Karhutla ini," katanya di Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis.
Baca juga: Polres Kubu Raya panggil 37 perusahaan perkebunan
Dia mengatakan bahwa selain memikirkan keuntungan perusahaan mestinya juga memikirkan kondisi lingkungan di sekitar wilayah kerjanya.
"Untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan, saya pikir hanya nol koma nol sekian persen dari investasi usahanya," kata Sujiwo.
Ketika diundang untuk menghadiri rapat penanggulangan karhutla, ia melanjutkan, perusahaan seharusnya tidak sekadar mengirimkan wakil tetapi juga menindaklanjuti hasil keputusan rapat yang dihadiri.
Baca juga: Polres Sanggau terus dalami kasus Karhutla libatkan dua perusahaan
"Bukan hanya menghadiri rakor terus selesai tidak ada tindak lanjutnya. Nah, kita tidak inginkan itu," katanya.
Pemerintah Kabupaten, ia menjelaskan, berupaya mengalokasikan dana cukup untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla mengingat Kubu Raya memiliki lahan gambut yang cukup luas.
"Kita sepakat, karhutla adalah tantangan dan pekerjaan rumah kita semua. Pemerintah, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan, masyarakat, dan semua elemen. Jika dapat kita satukan, saya yakin dan percaya persoalan karhutla dapat kita tanggulangi," katanya.
Baca juga: Kodam ajak masyarakat tidak buka lahan dengan cara dibakar
Baca juga: Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berawal dari desa
Baca juga: Riau siaga darurat Karhutla hingga Oktober 2020
Baca juga: Wakil Bupati Kayong Utara hadiri Rakornas Karhutla di Istana Negara
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020