Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat mengatakan kedatangan tim KPK ke Kapuas Hulu salah satu upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi di jajaran Pemkab Kapuas Hulu.
" Saya senang, KPK bisa hadir ke Kapuas Hulu tadi pun kami banyak diskusi, yang jelas KPK banyak memberikan masukan ke kita," kata Wahyudi Hidayat, usai melaksanakan pertemuan dengan Satgas Koordinasi pencegahan KPK, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Wahyudi, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi KPK itu ada 8 (delapan) yang menjadi fokus perhatian yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.
Menurut dia, monitoring dari KPK itu sebenarnya ada standar indikator penilaian, yang akan terus mendapatkan evaluasi dari KPK.
"Kita Kapuas Hulu masih cukup baik, kami juga banyak membicarakan banyak hal seperti aset dan juga APIP, termasuk juga terkait sistem keuangan desa," kata Wahyudi.
Dikatakan Wahyudi, kegiatan monitoring dan evaluasi KPK itu merupakan program KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
"Yang jelas Pemkab Kapuas Hulu sangat mendukung program KPK itu, karena mendatangkan nilai positif bagi tata pengelolaan roda pemerintahan bebas dari korupsi dan kedatangan KPK itu bukan sifatnya tiba-tiba, tetapi memang sudah program dan kegiatan rutin, bukan hanya di Kapuas Hulu," kata Wahyudi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
" Saya senang, KPK bisa hadir ke Kapuas Hulu tadi pun kami banyak diskusi, yang jelas KPK banyak memberikan masukan ke kita," kata Wahyudi Hidayat, usai melaksanakan pertemuan dengan Satgas Koordinasi pencegahan KPK, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Senin.
Disampaikan Wahyudi, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi KPK itu ada 8 (delapan) yang menjadi fokus perhatian yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.
Menurut dia, monitoring dari KPK itu sebenarnya ada standar indikator penilaian, yang akan terus mendapatkan evaluasi dari KPK.
"Kita Kapuas Hulu masih cukup baik, kami juga banyak membicarakan banyak hal seperti aset dan juga APIP, termasuk juga terkait sistem keuangan desa," kata Wahyudi.
Dikatakan Wahyudi, kegiatan monitoring dan evaluasi KPK itu merupakan program KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
"Yang jelas Pemkab Kapuas Hulu sangat mendukung program KPK itu, karena mendatangkan nilai positif bagi tata pengelolaan roda pemerintahan bebas dari korupsi dan kedatangan KPK itu bukan sifatnya tiba-tiba, tetapi memang sudah program dan kegiatan rutin, bukan hanya di Kapuas Hulu," kata Wahyudi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021