Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan program bantuan sosial (Bansos) sebanyak 5,7 ton beras kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagai bagian dari upaya menekan angka inflasi dan membantu masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Kubu Raya.
"Total bantuan yang diserahkan mencapai 5,700 kg atau 5,7 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program ini merupakan respons atas usulan Bupati Kubu Raya, yang meminta bantuan terkait dampak banjir yang terjadi di daerah tersebut pada Januari 2024, khususnya di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, dan Terentang, yang mengakibatkan 10,705 jiwa terdampak," kata Harisson di Sungai Kakap, Selasa.
Pj. Gubernur Harisson menyatakan bahwa program bansos ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak langsung oleh bencana alam banjir.
Meskipun sebelumnya program ini sempat dihentikan selama periode pemilihan umum, namun setelah pemilu selesai, pemberian bansos kembali dilanjutkan.
Ia menegaskan bahwa operasi pasar dan pangan murah juga akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga inflasi di wilayah Kalimantan Barat.
"Program-program tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, tetapi juga di daerah lain yang menjadi fokus perhatian dalam mengendalikan inflasi, seperti Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kayong Utara, dan Ketapang," tuturnya.
Di tempat yang sama, Pj. Bupati Kubu Raya, Sy. Kamaruzzaman mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dia menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan, terutama di Kecamatan Sungai Kakap yang terdampak oleh cuaca ekstrem dan banjir.
Dia berkomitmen untuk terus memantau kondisi masyarakat yang terkena dampak dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Total bantuan yang diserahkan mencapai 5,700 kg atau 5,7 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program ini merupakan respons atas usulan Bupati Kubu Raya, yang meminta bantuan terkait dampak banjir yang terjadi di daerah tersebut pada Januari 2024, khususnya di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, dan Terentang, yang mengakibatkan 10,705 jiwa terdampak," kata Harisson di Sungai Kakap, Selasa.
Pj. Gubernur Harisson menyatakan bahwa program bansos ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak langsung oleh bencana alam banjir.
Meskipun sebelumnya program ini sempat dihentikan selama periode pemilihan umum, namun setelah pemilu selesai, pemberian bansos kembali dilanjutkan.
Ia menegaskan bahwa operasi pasar dan pangan murah juga akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga inflasi di wilayah Kalimantan Barat.
"Program-program tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, tetapi juga di daerah lain yang menjadi fokus perhatian dalam mengendalikan inflasi, seperti Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kayong Utara, dan Ketapang," tuturnya.
Di tempat yang sama, Pj. Bupati Kubu Raya, Sy. Kamaruzzaman mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dia menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan, terutama di Kecamatan Sungai Kakap yang terdampak oleh cuaca ekstrem dan banjir.
Dia berkomitmen untuk terus memantau kondisi masyarakat yang terkena dampak dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024