Jakarta (ANTARA Kalbar) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan rancangan sistem informasi Safeguards (SIS) REDD+ guna mengantisipasi penyimpangan penyaluran dana asing untuk mendukung upaya mereduksi emisi karbon bisa tuntas tahun ini.
Instrumen itu diharapkan mampu mengantisipasi penyimpangan penyaluran dana asing dalam mendukung upaya mereduksi emisi karbon di hutan Indonesia, kata Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto pada lokakarya pembangunan sistem informasi safeguard REDD+ di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan perangkat petunjuk pada sistem informasi Safeguard REDD+ merupakan amanat dari conference of parties (COP)-16 di Cancun Mexico.
Hadi juga mengatakan perundingan antarnegara untuk menekan emisi karbon dan laju deforestasi hutan memang makin progresif, meski masih berkutat pada pembahasan mekanisme pembiayaan dan perdagangan karbon.
Persoalannya, dana yang sempat dijanjikan akan dikucurkan negara pengemisi kepada pemilik hutan terancam batal karena resesi global yang menerjang Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.
Kementerian Kehutanan menargetkan mampu menyerap 1,24 giga ton CO2 melalui program penanaman 500.000 hektar per tahun. Peningkatan stok karbon itu juga akan mendongkrak potensi ekonomi komoditas karbon dalam beberapa tahun ke depan.
Apalagi, laju deforestasi hutan Indonesia terus menurun hingga 450.000 hektare setiap tahun dari sebelumya 1,125 juta hektare pada 2008.
"Sekarang kita sudah merealisasikan 63 persen kewajiban serapan karbon atau setara dengan 400 juta ton CO2," kata Hadi.
Potensi karbon di hutan Indonesia diperkirakan mencapai 250 ton per hektare dengan proyeksi keuntungan sekitar Rp 20 juta per hektare.
(A027)
