Jakarta (ANTARA Kalbar) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan jumlah penyuluh lapangan KB makin memprihatinkan sehingga program menekan laju pertumbuhan penduduk terancam "mandeg".
"Keterbatasan penyuluh lapangan KB kian menjadi tantangan berat bagi suksesnya program KB," kata Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Hardiyanto di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, jumlah penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus dilayani sehingga program KB di daerah harus menghadapi tantangan berat itu.
"Saat ini jumlah PLKB sebanyak 22.825 orang. Sedangkan jumlah desa mencapai 78.150," katanya.
Menurut dia secara ideal satu orang penyuluh melayani satu desa, namun kenyataan di lapangan menunjukkan satu penyuluh melayani antara tiga hingga empat desa.
BKKBN menurut dia telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan memberikan fasilitas kendaraan roda dua bagi penyuluh KB.
"Namun, masalahnya datang dari keengganan beberaa daerah untuk membiyaan operasional kendaraan penyuluh," katanya.
Menurut dia, bahan bakar minyak dan keperluan operasional lainnya seharusnya dibiayai oleh APBD dan bukan dari APBN.
"Masalahnya ada daerah yang anggarannya kecil sehingga keberstwn untuk membiayai operasional kendaraan penyuluh KB," katanya.
Sementara itu, dia menambahkan untuk mengimbangi keterbatasan penyuluh KB, pihaknya terus melakukan bebagai upaya lain untuk menyosialisasikan pentingnya KB.
"Sosialisi dilakukan di seluruh Indonesia namun diprioritaskan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan," katanya.
Dia merinci, di daerah tertingga, tepencil dan perbatasan pihaknya menggencarkan program pemberdayaan media lokal dan radio komunitas.
(W004)
