Surabaya (ANTARA Kalbar) - Rapat Kerja Nasional II PDIP di Surabaya pada 12-14 Oktober 2012 menghasilkan 17 rekomendasi sesuai keputusan sidang pleno yang diikuti semua peserta, di antaranya merekomendasikan kembalinya Pancasila masuk kurikulum pendidikan dan penghapusan alih daya (outsourcing).
"Rakernas II PDI Perjuangan sebagai forum politik untuk mengevaluasi sejumlah rekomendasi Rakernas I, memeriksa tingkat kesiapan partai memasuki 2013, menyelesaikan persoalan internal partai, serta mempertajam agenda strategis bangsa," ujar Ketua Panitia Pusat, Puan Maharani, di Surabaya, Sabtu malam.
Di sela membacakan rekomendasi pada penutupan Rakernas II PDIP itu, ia menyebutkan beberapa rekomendasi, di antaranya PDI Perjuangan menyatakan keprihatinan atas menurunnya kualitas penegakan hukum dan keadilan yang disertai merosotnya kinerja pemberantas korupsi akibat melemahnya kapasitas kepemimpinan nasional.
Puan mengatakan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah dan sedang merusak kepribadian serta kedaulatan bangsa, serta menghambat perjuangan untuk menyejahterakan rakyat.
"Seluruh kader PDI Perjuangan yang berada di jabatan publik agar tidak melibatkan diri dalam praktik korupsi. Menolak kembali upaya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, mendesak KPK mengoptimalkan tupoksinya dengan memprioritaskan kasus besar seperti Century, Wisma Atlet, dan lainnya. Pemerintah juga jangan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Dalam Rakernas II juga disepakati untuk mendesak dihapuskannya praktik tenaga kerja "outsorcing" yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, dan menolak upah murah, sehinngga menugaskan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memperjuangkan lahirnya UU Sistem Pengupahan Nasional.
Menyoroti persoalan narkoba, khususnya pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana kasus narkoba, Deni Setia Maharwan alias Rapi Muhammad Majid, dari hukuman mati menjadi seumur hidup, PDI Perjuangan mengaku tidak sepakat dan meminta pemerintah tidak memberi hak grasi bagi pengedar, bandar, maupun terhadap produsen narkoba.
Tidak hanya itu saja, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga DPP PDIP itu menyatakan salah satu poin dalam rekomendasi juga menyebutkan bahwa PDI Perjuangan sangat menyesalkan meluasnya budaya kekerasan dan intoleransi di kalangan masyarakat, terutama pelajar.
"Kami menyerukan kepada orang tua dan lingkungan agar ikut terlibat dalam pembentukan watak antikekerasan di dalam keluarga maupun lingkungan, serta menyerukan dikembalikannya mata ajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan," paparnya.
Selain itu, Rakernas II juga merekomendasikan tentang perekonomian kerakyatan, pertanian, menyoroti persoalan Tenaga Kerja Indonesia, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta pemantapan kehidupan kebangsaan sesuai prinsip empat pilar bangsa, dan lain-lain.
Sementara itu, rekomendasi tentang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah, tidak tercantum sama sekali.
Menurut Ketua Panitia Lokal Rakernas II, Bambang Dwi Hartono, persoalan tersebut kemungkinan akan dibahas dalam Rakernas berikutnya.
"Kemungkinan masih akan dibahas pada Rakernas III yang digelar tahun depan. Jadi, kesepakatan atau rekomendasi tentang Pemilihan Presiden 2014 belum diputuskan," tukas Wakil Wali Kota Surabaya tersebut.
(pso-165)
