Mendagri: SILPA Rp 47,1 Triliun Berpotensi Jadi Modal BPD

Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) seluruh daerah di Indonesia senilai Rp47,1 triliun berpotensi untuk dijadikan modal bagi Bank Pembangunan Daerah.

"Ada dana idle (dana nganggur) senilai Rp41,7 triliun, sementara BPD membutuhkan dana untuk penguatan CAR (Rasio Kecukupan Modal) sehingga seyogyanya dana idle tersebut dapat dipindahkan ke BPD menjadi penyertaan modal," kata Gamawan usai membuka Seminar Nasional bertajuk "Penguatan BPD Ke Depan Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Ekonomi Global" di Gedung BI, Jakarta, Senin.

Gamawan menuturkan pada 2010, gubernur, bupati, walikota, dan ketua DPD seluruh Indonesia telah menyepakati modal minimal BPD minimum Rp1 triliun.

"Perlu diingatkan kepada mereka untuk memperhatikan komitmennya dulu supaya BPD tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang bagus di daerah dan angka Rp1 T dapat tercapai di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Gamawan, saat ini masih banyak BPD yang modalnya di bawah Rp1 triliun di samping BPD-BPD yang telah melebihi angka tersebut seperti DKI dan Jawa Barat.

Ia juga mengatakan penyertaan modal bagi BPD oleh pemerintah daerah (pemda) menguntungkan karena laba akan kembali ke PAD (Pendapatan Asli Daerah).

"Pemda selaku pemegang saham kan akan mendapat deviden, jadi tidak perlu lah cari PAD dari pajak dan retribusi yang tidak jelas," tambah Gamawan.

Kendati demikian, Gamawan juga mengatakan faktor-faktor fleksibilitas bank dan politik juga turut berpengaruh terhadap perkembangan BPD. "BPD kan tidak se-fleksibel bank swasta karena diawasi oleh BI, BPK, dan Pemda. Kadang-kadang politik juga ikut di situ," kata Gamawan.

(C005)