Pendanaan Kurikulum 2013 Hendaknya Maksimal

Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Alexius Akim menyatakan, pemberlakuan kurikulum tahun 2013 hendaknya didukung pendanaan atau anggaran yang maksimal dari pemerintah pusat sehingga bisa berjalan sesuai keinginan.

"Mengingat Kalbar daerahnya luas sehingga untuk penjabaran kurikulum baru itu, harus didukung dana yang memadai," kata Alexius Akim di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan, pemberlakuan atau penerapan kurikulum tahun 2013, posisi pihaknya tidak berada dalam siap atau tidak siap, karena bagaimana pun harus siap melaksanakan program pemerintah pusat tersebut.

"Pemberlakuan kurikulum 2013, titik beratnya sebenarnya pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) para guru, dan di Kalbar ini sebagian besar guru masih belum bersertifikasi," ungkapnya.

Menurut dia, guru yang bersertifikasi di Kalbar, saat ini baru sekitar 24 persen dari 78 ribu guru yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr Aswandi, menyatakan, penerapan kurikulum tahun 2013, sebaiknya secara bertahap mulai dari jenjang terbawah, karena hingga kini masih banyak guru yang belum mengetahui secara pasti kurikulum baru tersebut.

"Apalagi penerapan kurikulum tahun 2013 yang terkesan terburu-buru, yang harus dilaksanakan mulai Juli 2013," ujarnya.

Menurut Aswandi, kurikulum tahun 2013, lebih menitikberatkan pada sistem pengajaran yang mengacu pada tiga basis pola pendidikan, yakni pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. "Ketiga pola tersebut merupakan kebalikan pola pendidikan yang selama ini diterapkan," ujarnya.

Aswandi menilai, pemerintah terkesan melakukan penyederhanaan terhadap mata pelajaran yang terintegrasi, seperti mata pelajaran IPA dan IPS, dimana pada kurikulum tahun 2013 hanya menjadi sisipan pada mata pelajaran lain, seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

***4***

(U.A057/B/Z004/Z004) 07-03-2013 13:25:06