Sintang (Antara Kalbar) - Beberapa ruas jalan di perbatasan terancam terputus jika tidak segera diperbaiki jembatan penghubungnya di tahun 2014, kata Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Askiman.
Ia mengatakan hasil investigasi Dinas PU Kabupaten Sintang di sepanjang kawasan perbatasan ada 39 jembatan dalam kondisi rusak parah. Jika perbaikan jembatan tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2014 maka ruas jalan di kawasan perbatasan yang menyentuh langsung dengan Malaysia akan terputus.
Dari 39 jembatan yang rusak ini, lanjut Askiman, total panjang jembatan tersebut mencapai 400 meter sehingga untuk perbaikannya dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Selain jembatan tersebut, Askiman berharap ada pembangunan jembatan yang penyeberangan dari Merakai ke Senangan. Jembatan ini akan menjadi urat nadi kawasan perbatasan. Jika jembatan tersebut dibangun berarti terbukalah daerah-daerah perbatasan yang masih terisolir.
“Jembatan itu akan menjadi penghubung bagi Desa Jasa, Sungai Kelik hingga ke arah Badau, Kapuas Hulu,†ungkapnya.
Askiman menegaskan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang memang paling tertinggal dibandingkan dengan wilayah perbatasan Indonesia lainnya. Akibatnya semua infrastruktur dasar di kawasan perbatasan mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan, penerangan sampai ke pelayanan air bersih dalam kondisi yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian dari pemerintah pusat.
Dia pun berharap dengan kedatangan rombongan BNPP yang sudah melihat langsung kondisi di perbatasan dua bulan lalu, pemerintah pusat dapat menyikapi dengan baik jika ada usulan-usulan pembangunan dari Pemkab Sintang.
Dia juga meminta, perencanaan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan perbatasan di Kabupaten Sintang bisa lebih mengkerucut ke skala prioritas yang disesuaikan dengan kondisi di perbatasan.
Dikatakan Askiman, pihaknya juga sudah menyampaikan rencana program tahun 2013 untuk perbatasan dari Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kalbar untuk pembangunan jalan lingkungan permukiman tidaklah tepat sasaran.
Askiman menilai anggaran sebesar Rp107 miliar dari Kementerian PU untuk pembangunan jalan lingkungan permukiman di kawasan perbatasan sangatlah mubazir. Dana sebesar itu akan lebih tepat jika digunakan untuk peningkatan jalan-jalan poros sebab jalan poros ini menjadi urat nadi angkutan barang dan jasa.
“Sebaik apapun jalan di lingkungan pedesaan tidak lebih bermanfaat dibandingkan dengan fungsi jalan poros ini,†tegasnya.
Sementara itu, masyarakat perbatasan menilai pemerintah tak serius mengurus wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia. Terlihat sebagian besar ruas jalan di wilayah perbatasan mengalami kerusakan yang cukup parah. “Kami melihat pemerintah tak serius urus perbatasan. Selama ini jalan rusak tak kunjung ada perbaikan,†kata Sukambali tokoh Masyarakat Desa Jasa.
Dia menegaskan masyarakat di perbatasan sangat mengharapkan infrastruktur yang baik. Ia pun mengingatkan pembangunan daerah perbatasan ini harus melihat kebutuhan di tingkat bawah dahulu, jangan kebutuhan tingkat elite saja.
Sukambali menilai kerusakan Infrastruktur jalan perbatasan akan mengakibatkan rasa cinta tanah air masyarakat semakin pudar. Sehingga masyarakat lebih mengenal Negara Malaysia dari pada negaranya sendiri. “Ini fakta di lapangan, masyarakat di perbatasan mengandalkan perekonomianya dari negara Malaysia,†ujarnya.
