Jakarta(Antara Kalbar) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tetap akan melakukan audit terhadap PT Telkomsel terkait dugaan keterlibatan penyadapan oleh Singapura dan Australia.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy Tulung, dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menjelaskan, sebagai langkah awal, Kemenkominfo sedang melakukan investigasi dan pemantauan terhadap Telkomsel dan operator yang diduga terlibat dalam aksi penyadapan tersebut.
Penegasan tersebut untuk menanggapi laporan Telkomsel kepada Kemenkominfo akhir pekan lalu, yang meminta sebaiknya persoalan penyadapan yang diduga melibatkan Telkomsel dibawa ke forum International Telecommunications Union (ITU).
ITU adalah badan telekomunikasi dunia di bawah PBB.
Freddy menyebutkan, pernyataan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring bahwa bila terbukti membantu penyadapan, Telkomsel akan ditutup pemerintah sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Untuk itu, katanya, dia sudah memanggil Telkomsel dan semua operator telekomunikasi terkait penyadapan.
"Baru (Selasa) pagi tadi (25/2) kami melakukan pertemuan dengan semua operator telekomunikasi dan operator penyiaran. Salah satu pembicaraan kami adalah terkait penyadapan ini," katanya.
Selain monitoring dan audit, menurut Freddy, Kemenkominfo selanjutnya juga akan tetap membawa hal itu ke ITU.
"Itu prosedur, kita akan bawa ke ITU kalau memang terbukti ada unsur kesengajaan dari operator kita," katanya.
Pengamat telekomunikasi Sarwoto Atmosutarno sebelumnya mendukung upaya audit forensik terhadap Telkomsel dan operator yang melakukan penyadapan.
"Informasi soal 1,8 juta kunci enskripsi induk yang digunakan Telkomsel, semestinya bisa menjadi titik awal audit forensik," kata Sarwoto, yang juga mantan Direktur Utama Telkomsel ini.
Audit forensik penting untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.
Selain itu, untuk membuktikan, mengapa sistem yang dianggap aman masih tetap kebobolan. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, termasuk dugaan keterlibatan Singapura.
