Anggito: Banyak Pihak Berusaha Intervensi Kuota Haji

Jakarta (Antara Kalbar) - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu mengakui selama ini banyak pihak yang berusaha mengintervensi agar mendapat jatah sisa kuota haji sehingga berpotensi terjadinya tindak korupsi.

"Saya imbau kepada pimpinan eksekutif dan yudikatif tidak perlu mengajukan usulan untuk percepatan pengisian kuota karena akan mengganggu urutan dan menimbulkan potensi korupsi. Tahun 2014 dipastikan tidak ada usulan yang diloloskan," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut Anggito, sebelum tahun 2013 pengisian sisa kuota didasarkan pada kondisi objektif calon haji seperti kebijakan mendahulukan lanjut usia, penggabungan suami istri, dan alokasi untuk tim wasdal.

"Kemudian jika setelah dikurangi untuk itu masih ada sisa kuota  maka akan diisi secara subjektif," katanya.

Namun  di tahun 2013, hak untuk pengisian sisa kuota secara subjektif oleh Dirjen PHU itu dihapuskan dan sisa kuota dibagikan kepada masing-masing provinsi berdasarkan nomor urut. "Saya sendiri yang menghapuskan kebijakan itu, dan sisa kuota diserahkan kepada provinsi," katanya.

Intervensi juga muncul untuk menitipkan calon haji melalui jalur petugas haji. "Sebelumnya banyak instansi yang tidak terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji berupaya menitipkan melalui jalur petugas haji, komprominya mereka tetap wajib ikut seleksi, kalau gagal ya dicoret," katanya.

Terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1435 hijriah ini, pihaknya akan mempercepat pengumuman pelunasan biaya haji sehingga cukup waktu untuk mengetahui sisa kuota nasional.  
    
"Kami akan publikasikan berapa sisa kuota tiap provinsi dan Kanwil akan memanggil calon haji nomor urut berikutnya untuk segera melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Sisa kuota itu muncul jika ada jamaah yang meninggal dunia, mengandung, atau tidak bisa melunasi sampai tenggat waktu.

Anggito juga meminta calon haji untuk tetap tenang terkait kasus korupsi penyelenggaraan haji yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi karena proses pengadaan barang dan jasa, di dalam dan luar negeri untuk musim haji 1435 hijriah telah selesai.

"Irjen sudah mendampingi proses pengadaan itu termasuk soal pondokan, katering dan transportasi. Tahun ini kondisi lebih stabil sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan lebih baik lagi," katanya.

Ia meyakinkan, kualitas pondokan dan kualitas angkutan haji di Arab Saudi akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.