KSPI Gagas Pendirian Bank Buruh Topang Ekonomi

Bogor (Antara Kalbar) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggagas pendirian bank buruh guna menopang kedaulatan ekonomi bangsa dan mendorong buruh membangun kekuatan ekonominya.

"(Bank Buruh) adalah sebuah ikhtiar gerakan wirausaha serta juga ingin memperkuat koperasi buruh," kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi di Cipayung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Saat memberikan materi pada Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Antara (SPA) dengan isu "Rekonstruksi Gerakan Buruh Indonesia: Melalui Gerakan Sosial Go Politic & Go Economy", ia menegaskan gagasan itu sebagai salah satu upaya bagaimana KSPI yang beranggotakan 1,8 juta pekerja dapat mewujudkan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya.

Program lainnya adalah tidak henti-hentinya mengusung perjuangan upah layak sebagai upaya redistribusi "sharing profit" dari pengusaha, melalui perjuangan upah minimum provinsi (UMP) dan perundingan upah/gaji tahunan.

Selain itu, juga perjuangan jaminan sosial sebagai perwujudan demokrasi ekonomi, dan juga implementasi 9 program dasar jaminan sosial sesuai Konvensi 102 ILO, yakni kesehatan, sakit, kecelakaan kerja, membesarkan anak, kecacatan, kematian pencari nafkah, kehamilan, pengangguran dan usia tua.

Di samping itu, juga disertai program tambahan, yakni hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 UUD 1945), hak atas tempat tinggal /perumahan ( pasal 28 H), dan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ( pasal 31 ayat 1 UUD 1945), serta mewujudkan demokrasi  dan kedaulatan ekonomi  (pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen).

Upaya yang ditempuh, kata dia, melalui perjuangan penguatan pemerintah dengan mewujudkan APBN yang kuat sebagai sebuah gerakan ekonomi politik.

Program strategis lainnya, kata Muhammad Rusdi, yakni gerakan membebaskan Indonesia dari korupsi dan penjajahan ekonomi.

"Upaya-upaya itu dilakukan melalui gerakan bersama elemen rakyat lainnya, yakni bekerja bersama dan untuk rakyat," katanya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mira Sumirat dalam raker SPA yang berlangsung sejak Jumat (31/10) hingga Minggu (2/11) mengajak serikat pekerja (SP) afiliasinya untuk terus meningkatkan semangat dan soliditas.

"SP afiliasi ASPEK Indonesia terus kita dorong untuk menambah keanggotaan karena dengan kekuatan yang semakin besar, maka 'bargainning' untuk perjuangan peningkatan kesejahteraan akan lebih maksimal," kata Mira Sumirat, yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pekerja Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta.

Dua narasumber lainnya dalam raker tersebut adalah Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif dan Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan (MPKR) BPJS Kesehatan Cabang Utama Bogor Yugo Prabowo.

Ketua SPA Abdul Gofur menjelaskan bahwa raker tersebut mendapat dukungan dari beberapa pihak yakni BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Indocement Tunggal Prakarsa (Tbk), PT Indosat, ASPEK Indonesia, KSPI dan  UNI Global Union Asia Pacific Region (UNI Apro).

Perum LKBN ANTARA dan PT Telkom Indonesia Tbk adalah dua perusahaan Indonesia yang telah menandatangani "Protokol Kerangka Kerja Global" dengan UNI Global Union Asia Pasifik.

Protokol tersebut mendorong manajemen perusahaan yang telah menandatanganinya untuk menjalankan "International Labour Organization Core Labour Standard" (standar inti soal ketenagakerjaan yang digariskan Organisasi Buruh Internasional).

Di antara poin-poin penting "ILO Core Labour Standard" yang menjadi bagian dari apa yang disebut "United Nations Global Compact" itu adalah praktik non diskriminasi, antiperbudakan, penghormatan terhadap serikat pekerja, dan kebebasan berasosiasi.

 (A035/M.M. Astro)