Sintang(Antara Kalbar) – Tontonan politik memperebutkan posisi di komisi basah, yaitu Komisi B di DPRD Kabupaten Sintang tampaknya akan berlarut, karena hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai sehinggga komisi-komisi di DPRD tersebut belum bisa disahkan.
"Belum adanya anggota DPRD Kabupaten Sintang yang bersedia menempati Komisi A, selain seorang anggota dewan dari fraksi Nasdem, menunjukkan para wakil rakyat ini sebagai pemburu rente," kata Koordinator Kapuas LP2K Kalbar, Abang Pateh.
Dia menilai drama politik memperebutkan Komisi B menunjukkan para wakil rakyat ini tidak profesional dan memperlihatkan tujuan sebenarnya dari para politikus itu menjadi anggota dewan. “Tampak sekali mereka menjadi anggota dewan bukan untuk memperjuangkan rakyat tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau kondisinya sudah begini, saya yakin mereka tidak akan banyak berbuat untuk kepentingan rakyat,†katanya.
Abang juga mempertanyakan, kapan para politikus yang duduk di DPRD Kabupaten Sintang itu akan bekerja untuk rakyat kalau mereka terus mempertontonkan drama politik yang kurang baik.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward menjelaskan Komisi DPRD Kabupaten Sintang belum terbentuk karena memang belum ada keseimbangan jumlah anggota antar Komisi. Dikatakannya, dalam Tatib DPRD, jumlah anggota di Komisi harus diupayakan sama dan ternyata masih ada satu Komisi yang kosong.
“Ini yang terjadi karena itu diputuskan penetapan Komisi ditunda,†katanya.
Dia mengatakan sebagai pimpinan, dirinya akan berkonsultasi dengan pimpinan fraksi untuk mengambil langkah-langkah terbaik. “Kalau memang bisa disepakati bersama saya sangat bersyukur tapi kalau tidak pun kami akan melihat dari kajian hukum, mana yang terbaik untuk kami lakukan. Tentu semua harus sesuai aturan,†jelasnya.
Jeffray berharap setiap fraksi dapat mengirimkan anggotanya pada setiap Komisi sehingga tidak ada Komisi yang kosong. Tapi, lanjut dia, yang namanya fraksi dirinya tidak bisa campur tangan. Namun, dia menegaskan semuanya harus berpatokan pada aturan.
“Kalau memang menjadi kewajiban fraksi harus mengisi semua Komisi yang ada maka semuanya harus menyesuaikan. Ini yang harus dilakukan,†katanya.
Dia berkilah karena DPRD merupakan lembaga politik tentu banyak kepentingan. Tapi dia berharap kondisi ini tidak menjadi kendala bagi kegiatan dewan ke depan. “Kami akan berusaha menyelesaikannya,†ujarnya.
Meski menjanjikan akan menyelesaikan persoalan ini, namun Jeffray mengaku belum tahu kapan akan dilaksanakan rapat kembali dengan pimpinan fraksi untuk membahas masalah tersebut. Dia hanya mengatakan masih akan melihat waktu yang tepat karena saat ini DPRD bersama Pemkab Sintang sedang membahas Raperda APBD tahun 2015.
Rebutan Komisi B di DPRD Sintang Tunjukkan Pemburu Rente
Jumat, 12 Desember 2014 13:43 WIB