Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Papua Barat, mencatat realisasi belanja APBN periode Januari hingga 18 Desember 2024 di Provinsi Papua Barat mencapai 90,14 persen.
Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Jumat, mengatakan Belanja APBN telah mencapai Rp16,13 triliun dari total pagu tahun 2024 sebanyak Rp17,90 triliun.
Realisasi Belanja APBN terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp5,15 triliun, dan belanja transfer ke daerah (TKD) untuk delapan pemerintah daerah se-Papua Barat Rp10,97 triliun.
"Belanja kementerian/lembaga mencapai 79,18 persen (pagu Rp6,41 triliun), dan untuk TDK sudah 91,41 persen (pagu Rp11,38 triliun)," kata Purwadhi.
Ia merinci komponen belanja kementerian/lembaga meliputi belanja pegawai Rp1,6 triliun (terserap 101,9 persen dari total pagu), dan belanja barang sebanyak Rp2,2 triliun (67,73 persen).
Kemudian, belanja modal Rp1,24 triliun (79,91 persen), belanja bantuan sosial Rp0,39 miliar (73,61 persen), dan belanja lainnya sebanyak Rp4,72 miliar (realisasi penyerapan 19,12 persen).
"Belanja kementerian/lembaga mengalami kontraksi 3,20 persen (yoy) jika dibanding periode yang sama tahun 2023," jelas Purwadhi.
Dia menjelaskan realisasi TKD Papua Barat 2024 meliputi, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,22 triliun atau 99,42 persen dari pagu Rp3,24 triliun, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,20 triliun atau 97,15 persen dari Rp4,32 triliun.
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp646,79 miliar atau 78,10 persen dari Rp828,21 miliar, DAK non fisik Rp501,96 miliar atau 96,24 persen dari Rp521,54 miliar, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp1,75 triliun, serta dana insentif fiskal Rp14,41 miliar.
"Dana Otsus dan dana insentif fiskal sudah tersalur 100 persen. Keseluruhan progres penyaluran dana TKD Papua Barat nyaris 100 persen," ucap Purwadhi Adhiputranto.
