Samad: Kami Bukan Malaikat Tapi Bukan Penjahat

Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan bahwa dirinya dan pimpinan KPK lain memang bukan malaikat tapi juga bukanlah penjahat seperti status yang disandangnya sebagai tersangka.

"Kami tahu, seluruh komisioner (KPK) bukanlah malaikat, tapi kami ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kami bukanlah penjahat seperti yang dituduhkan atau ditersangkakan kepada kami," kata Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Abraham menyampaikan hal itu seusai bertemu dengan perwakilan dari civitas academica yang berasal dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan sejumlah perguruan tinggi lain yang memberikan dukungan kepada KPK.

Ikut hadir dalam konferensi pers tersebut komisioner KPK lain Bambang Widjojanto, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, sosiolog Universitas Indonesia, ketua Ikatan Alumni UI
Chandra Motik dan sejumlah tokoh lainnya.

"Saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini, selurh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masih mencintai keadilan, masih mencintai pemberantasan korupsi marilah kita bersama-sama untuk kembali berkomitmen agar supaya ktia bisa menegaskan kembali bahwa kita tidak pernah gentar sedikit pun untuk menghadapi hal-hal terberat dalam hidup ini," tambah Abraham.

Pada hari ini, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian sementara terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto karena menjadi tersangka yaitu Abraham tersangka pemalsuan dokumen oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) sedangkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 oleh Bareskrim Polri.

Presiden kemudian menunjuk pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK yaitu mantan Komisioner KPK jilid I Taufiequrachman Ruki, guru besar hukum pidana Universitas Krisna Dwipayana dan dosen Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

"Kami ingin tegaskan kemblai bahwa ketika ketika kami terilih menjadi komsioner KPK, tidak mudah begitu saja. Tapi kami di-tracking selama enam bulan dicari tahu tentang hidup kami. Kami semua sudah clear. Oleh karena itu kalau kami dituduh melakukan kejahatan yagn ditimpakan kepada kami pada tahun-tahun yang lalu maka itu adalah kriminalisasi yang ditujukan kepada kami," ungkap Abraham.

Namun Abraham mengaku akan mengikuti proses hukum yang harus ia jalani.

"Tapi Insya Allah sebagai warga negara kami taat hukum dan akan ikut proses hukum yang menimpa kami. Tapi pada saat yang sama kami ingin tegaskan kembali bahwa kebenaran tidak akan pernah ditutup dan Insya Allah kebenaran akan terungkap di bumi yang kita cintai," tambah Abraham.

Sedangkan Bambang Widjojanto mengaku bahwa upaya kriminalisasi terhadap dirinya dan pimpinan KPK lain tidak dapat dibenarkan.

"Berbagai pernyataan yang dikemukakan bukan hanya menggugah kesadaran tapi juga menikam sanubari karena menggerakkan, membangkitkan kesadaran. Kriminalisasi ini tak bisa dibiarkan 1 detik pun. Memutuskan sesuatu dengan cepat itu baik tapi memutuskan dengan 'equal treatment' jauh lebih baik," kata Bambang.

Ia juga mengajak agar masyarakat berkumpul pada Minggu (22/2) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada pukul 09.00 dan Rabu (25/2) di UI Salemba Jakarta dan pada 5 Maret di Taman Ismail Marzuki.

"Kami terima informasi ini dalam kapasitas sebagai pimpinan KPK karena Keppres-nya belum saya terima," tambah Bambang.

Sedangkan Imam Prasodjo menjelaskan bahwa selanjutnya akan terbentuk kelompok-kelompok untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya di tubuh kepolisian.

"Kami semua mengimbau agar mulai berbaris dan menyusun kelompok-kelompok diskusi untuk reformasi birokrasi, dengan mengutamakan reformasi pada institusi kepolisian. Kita menyayangi lembaga kepolisian, kita berterima kasih kepada polisi-polisi yang menjaga setiap hari, kita memahami ada yang keliru di dalamnya.

Oleh karena itu, kampus harus mendukung dengan pemikiran-pemikiran dengan moral, nilai-nilai, agar semua perubahan di negeri ini terjadi dengan cepat," kata Imam.

Namun Abraham dan Bambang tidak berkomentar lebih lanjut mengenai keputusan Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan Plt pimpinan maupun keputusan presiden mengangkat calon baru Kapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti.

(D017/R. Fahriza)