Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis secara resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.
“Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.
Pejabat tersebut yakni Edi Susianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia. Edi ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.
Kemudian, Donny Hutabarat yang sebelumnya merupakan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil RUPST PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada 26 Maret 2025, Donny ditunjuk sebagai Komisaris pada bank tersebut.
Terakhir yaitu Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di Bank Indonesia. Ida ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.
Bank Indonesia menyampaikan, pihaknya menyambut baik penunjukan pejabat setingkat asisten gubernur yang diusulkan menjadi dewan komisaris pada beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jabatan asisten gubernur merupakan jabatan karier tertinggi di Bank Indonesia setelah melalui proses penugasan dan seleksi yang ketat.
Menurut Bank Indonesia, ketiga pejabat tersebut selama berkarier lebih dari 30 tahun di bank sentral Indonesia senantiasa menunjukkan kinerja, dedikasi, profesionalisme dan integritas yang tinggi.
“Bank Indonesia meyakini ketiga pejabat tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kinerja perbankan dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional,” kata Ramdan.
Diberitakan sebelumnya, bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyelenggarakan RUPST selama tiga hari berturut-turut dimulai dari BRI pada Senin (24/3), Bank Mandiri pada Selasa (25/3), serta BNI dan BTN pada Rabu (26/3). Salah satu mata acara RUPST yang menjadi perhatian yakni perubahan susunan pengurus perseroan.
Selain pergeseran nama-nama direksi antar-Himbara, jajaran komisaris dirombak dan dirampingkan. Dewan Komisaris BRI dan Bank Mandiri dari semula berjumlah 10 orang menjadi enam orang.
Begitu pula jajaran komisaris BNI dari semula 11 orang menjadi enam orang, serta BTN dari semula sembilan orang menjadi enam orang.
Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN dan menekankan agar posisi itu hanya diisi oleh para profesional.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3).
"Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," katanya.
Airlangga menyebut langkah ini disambut baik oleh pasar, khususnya dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.
Menurut dia, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.
