Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Mulyadi M Yamin menyarankan agar pemprov Kalbar dapat menghibahkan berbagai aset provinsi yang berada di daerah dan menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
"Saya rasa ini merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan, untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian BPK. Karena salah satu catatan yang diberikan oleh BPK RI kepada pemprov Kalbar, pengelolaan dan administrasi aset ini menjadi salah satu catatannya," kata Mulyadi di Pontianak, Sabtu.
Dia menjelaskan, untuk mempertahankan penilaian WTP dari BPK RI, Komisi III DPRD Kalbar akan berkoordinasi dengan DPPKAD Kalbar untuk menginventarisir semua aset pemprov Kalbar, terutama aset yang ada di daerah. Jika nanti sudah disepakati aset mana saja yang akan hibahkan maka tentu harus ada serah terima pengelolaan aset.
Selain itu, lanjutnya, juga perlu ada koordinasi dengan pemkot/pemkab untuk menyamakan persepsi terkait penyerahan aset tersebut.
"Selama ini yang menjadi kelemahan dari Pemprov Kalbar dalam menyempurnakan administrasi aset karena pemprov sendiri tidak bisa mengelola aset yang ada dengan baik, karena ada beberapa aset yang letaknya berada di daerah," katanya menjelaskan.
Hal tersebut mengakibatkan banyak aset provinsi yang ada di daerah tidak terpelihara dengan baik, khususnya bangunan-bangunan yang ada di daerah, katanya lagi.
Dia mengatakan, dari pada bangunan itu menjadi mubazir dan tidak dimanfaatkan serta menjadi catatan dari BPK RI, ada baiknya aset yang ada di serahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
Terkait permasalahan Aset tersebut, Mulyadi menjelaskan pemerintah provinsi harus meminta semua jajarannya, agar permasalahan yang belum terselesaikan secepatnya diselesaikan dan jangan lagi mengulur-ngulur waktu.
"Jangan sampai penyelesaian permasalahan aset yang lambat berakibat merugikan Pemerintah Daerah," katanya.
Menurut Mulyadi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Provinsi Kalbar bukan didapatkan secara mudah, semuanya butuh perjuangan dan kerja keras. Laporan keuangan yang baik, tetapi memiliki Aset yang bermasalah sama saja, bahkan bisa mempengaruhi.
"Untuk mempertahankan opini tersebut dengan bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dalam rangka menciptakan pengelolaan aset yang handal dan akuntabel. Sehingga pada pemeriksaan tahun 2014 nanti dan seterusnya kita mampu mempertahankan opini WTP," kata Mulyadi.
(KR-RDO/R021)
DPRD Sarankan Pemprov Hibahkan Aset Kepada Pemkab
Sabtu, 21 Februari 2015 18:26 WIB
![DPRD Sarankan Pemprov Hibahkan Aset Kepada Pemkab](https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2013/03/20130301dprd-kalbar.jpg)
Gedung DPRD Provinsi Kalbar di Jalan A Yani Pontianak. (Doc.)